Aturan Baru WFH Pemkot Bekasi, ASN Pelayanan Publik Ada Aturan Baru

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi resmi memperbarui skema Work From Home (WFH) bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan terbaru ini, pegawai yang bertugas di bagian administrasi akan menjalankan WFH secara penuh, sementara sektor layanan publik esensial dipastikan tetap beroperasi normal tanpa sistem kerja dari rumah.

​Penyesuaian proporsi kerja tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, usai memimpin apel pagi pada Senin (30/03/26). Tri merinci, sektor pelayanan umum secara garis besar akan mengalami penyesuaian operasional.

​”Hal-hal yang bentuknya pelayanan publik kita turunkan sampai 50 persen, tetapi yang administrasi semuanya 100 persen WFH,” tegas Tri Adhianto.

​Meski demikian, Tri menggarisbawahi ada pengecualian ketat bagi instansi yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup darurat dan kesehatan masyarakat. Sektor-sektor vital ini diwajibkan tetap bekerja 100 persen di lapangan.

​”Tapi 100 persen itu (kehadiran fisik) adalah untuk yang betul-betul pelayanan kepada umum. Seperti misalnya dinas kesehatan, Puskesmas, kemudian pengangkut sampah. Intinya pelayanan yang bersinggungan langsung ke masyarakat,” ucapnya menambahkan.

​Instruksi Wali Kota ini sejalan dengan kesiapan dinas teknis kedaruratan di lapangan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi, Heryanto, menjamin pasukan penyelamat tidak akan terpengaruh jadwal WFH rutin mingguan.

​”Kita mengikuti arahan pemerintah untuk efisiensi dan segala macam. Kita bisa lakukan kerja di mana pun, tapi tentunya untuk pasukan pemadaman dan penyelamatan itu tidak ada WFH,” ujar Heryanto.

​Hal senada juga diterapkan di tubuh Satpol PP Kota Bekasi. Kepala Satpol PP, Nesan Sujana, menerangkan bahwa pihaknya mengambil langkah strategis dengan menerapkan 35 hingga 50 persen WFH khusus staf kantoran guna mendukung efisiensi aset pemerintah.

​”Termasuk juga nanti bagaimana penggunaan ruangan, listrik yang hidup, dan lain sebagainya akan kita atur,” papar Nesan.

​Sebagai gantinya, Satpol PP akan menggenjot digitalisasi surat-menyurat dan memperkuat koordinasi online. Nesan memastikan, 678 aparatur serta 1.734 personel Linmas tetap sigap merespons aduan warga.

​”Kita lebih mengefektifkan lewat jejaring komunikasi, sehingga saat ada kejadian kita bisa cepat,” pungkasnya.