BEKASISATU, KOTA BEKASI – Harapan untuk mendapatkan asupan nutrisi seimbang dari program andalan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), tampaknya masih jauh panggang dari api bagi siswa SDN Padurenan 01, Kota Bekasi. Pelaksanaan program di sekolah tersebut justru memicu keluhan keras dari kalangan wali murid.
Kekecewaan ini mencuat setelah para orang tua melihat langsung porsi dan jenis makanan yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat. Alih-alih mendapatkan sajian padat gizi, menu yang diterima anak-anak mereka dinilai sangat memprihatinkan dan tidak sesuai standar.
Salah seorang wali murid yang enggan identitasnya diungkap, membeberkan rasa mirisnya saat melihat bekal yang dibawa pulang sang anak dari sekolah yang terletak di Kecamatan Mustikajaya tersebut.
“Anak saya pulang sekolah membawa bekal MBG berupa tiga lembar roti tawar, satu telur rebus, satu tahu, dua susu kotak kecil, dan satu buah naga kecil yang belum matang,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Kondisi ini dirasa semakin tidak masuk akal lantaran jatah makanan tersebut diduga diperuntukkan untuk konsumsi beberapa hari. Ia pun mempertanyakan kesesuaian antara besaran anggaran yang telah dikucurkan negara dengan realita di lapangan.
“Apakah itu layak untuk tiga hari? Di mana nilai gizinya?” cecarnya menuntut transparansi.
Padahal, program MBG dirancang secara matang oleh pemerintah pusat tidak hanya untuk menuntaskan masalah gizi anak sekolah, tetapi juga untuk menggerakkan roda perekonomian warga lokal melalui pengelolaan dapur SPPG.
Merespons potensi karut-marutnya penyaluran di tingkat daerah, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya telah memberikan ultimatum tegas. Ia menyatakan tidak akan memberi ampun bagi pihak-pihak yang mencoba ‘bermain’ dengan jatah makan anak-anak.
Dedi memastikan, SPPG yang terbukti menyelewengkan amanah atau menyajikan menu tak layak akan disanksi berat sesuai hukum yang berlaku.
Hingga berita ini dimuat pada Senin (02/03/26), belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola SPPG maupun kepala sekolah SDN Padurenan 01 terkait melencengnya standar kelayakan menu MBG tersebut.
Kini, para orang tua mendesak instansi terkait segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh agar tujuan mulia perbaikan gizi anak bangsa tidak sekadar menjadi jargon semata.
Sumber Berita:
Artikel ini disadur dari Bekasi Satu. Anda bisa membaca artikel selengkapnya melalui tautan di bawah ini:
Baca di Sumber Asli