Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Desak Pembebasan Lahan Tanggul Atasi Banjir

Infobekasi.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyikapi permasalahan banjir yang kerap terjadi di sekitar Jatiasih, khususnya di Perumahan Pondok Mitra Lestari (PML). Ia menyarankan, agar Pemerintah Kota memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian status lahan menghambat pembangunan tanggul pengendali banjir di sejumlah wilayah Kota Bekasi, khususnya di Perumahan Pondok Mitra Lestari (PML).

“Kalau peta bidang tanahnya jelas, mana milik pemerintah dan mana hak warga, pembangunan tanggul bisa langsung dieksekusi tanpa pembebasan lahan menggunakan APBD,” ucap Latu Har Hary, Jumat, 6 Maret 2026.

Pria yang kerap disapa Bang Jampang tersebut menyampaikan sejumlah wilayah lain juga terdampak hal yang sama. Di antaranya terjadi di Kemang Ifi Graha dengan panjang tanggul sekitar 200 meter, serta Jakamulya sepanjang kurang lebih 800 meter yang hingga kini belum terselesaikan.

Ia menyampaikan bahwa sebelumnya anggaran tahap awal sekitar Rp700 miliar tidak terserap maksimal akibat masalah lahan, sehingga sebagian dialihkan ke wilayah lain.

“Hingga kini masih terdapat sekitar 500 meter tanggul di wilayah PML yang belum terbangun, meski anggaran dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC) telah tersedia,” ujarnya.

Ia berharap agar persoalan ini segera mendapat perhatian khusus agar penanganan dapat diselesaikan secara optimal.

“BWSCC sebenarnya siap, alokasi dana sudah ada. Tetapi pembangunan belum bisa berjalan karena status tanahnya belum clear,” ucap Latu.

Ia menginginkan agar pembenahan dan penanganan dilakukan dengan berkoordinasi lintas sektoral dan antarinstansi.

“Penyelesaian persoalan tersebut harus melibatkan lintas instansi, mulai dari BWSCC, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga Perum Jasa Tirta (PJT) II,” ujarnya.