KNPI Kota Bekasi Apresiasi Penangkapan Kabid Pasar, Jangan Ada Pejabat Kebal Hukum

BEKASISATU, KOTA BEKASI — Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi dalam menetapkan seorang mantan pejabat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) sebagai tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) mendapat sorotan positif dari publik. Kasus yang melilit fasilitas MCK di Pasar Bantargebang ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa supremasi hukum di Kota Patriot masih tegak.

Dukungan penuh salah satunya datang dari kalangan pemuda. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bekasi menilai, ketegasan korps adhyaksa tersebut merupakan sinyal kuat bagi perbaikan tata kelola pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta seluruh jajarannya. Ini membuktikan bahwa penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu,” ujar Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bekasi, Hendi, dalam keterangannya, Kamis, (16/07/26).

Hendi menegaskan, penetapan status tersangka terhadap eks pejabat tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi aparatur pemerintahan lainnya. Menurutnya, masyarakat merindukan sosok penegak hukum yang berani memberantas praktik curang di sektor pelayanan dasar masyarakat.

“Keberanian seperti inilah yang diharapkan masyarakat. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirinya kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kekuasaan tertentu,” tegas Hendi.

Lebih lanjut, pimpinan organisasi kepemudaan ini juga mendesak agar proses penyidikan perkara pungli MCK Pasar Bantargebang tidak berhenti pada satu nama saja. KNPI mendorong Kejari Kota Bekasi untuk membongkar tuntas kasus ini apabila ditemukan bukti-bukti keterlibatan oknum atau pihak lain.

Bagi KNPI, transparansi penyelidikan sangat krusial untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga Kota Bekasi.

“Saya yakin Kejari berani mengungkap kasus-kasus lain yang merugikan masyarakat luas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.

Sebagai representasi pemuda, Hendi berjanji bahwa DPD KNPI Kota Bekasi akan terus berada di garda terdepan untuk mengawal isu-isu antikorupsi. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak apatis dan ikut serta mengawasi jalannya roda pemerintahan.

“Penegakan hukum yang konsisten adalah fondasi penting dalam mewujudkan Kota Bekasi yang maju dan berkeadilan. Kami siap mengawal upaya pemberantasan korupsi ini sampai tuntas,” tutupnya.