Pengawasan Terukur Ala PKS Kota Bekasi

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah. Lewat perpanjangan tangannya di legislatif, PKS bersiap mengawal dan mengawasi ketat jalannya roda pemerintahan di bawah komando Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe.

Komitmen pengawasan ini dipastikan akan berjalan secara terstruktur melalui setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kota Bekasi.

Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Fendaby Surya Putra, menyampaikan bahwa keberadaan Fraksi PKS di parlemen adalah instrumen utama untuk memastikan kebijakan eksekutif tetap berpihak pada rakyat.

“Berbicara terkait dengan bagaimana melakukan pengawasan terhadap pemerintahan, tugas utama PKS dan partai-partai lainnya adalah melalui keterwakilan kita di DPRD. Ini untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan,” tegas Fendaby dalam agenda Silaturahmi Media Bersama Seluruh Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Selasa (17/03/26).

Alih-alih melontarkan kritik sembarangan, PKS memilih strategi pengawasan yang terukur. Fendaby menjelaskan bahwa setiap anggota dewan dari PKS akan bersuara dan mengambil sikap sesuai dengan domain komisi masing-masing.

Hal ini dibuktikan saat merespons insiden longsornya gunungan sampah di TPST Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu. PKS langsung mengambil langkah cepat melalui komisi terkait tanpa harus membuat kegaduhan yang tidak perlu.

“Sesuai dengan kewenangannya di masing-masing komisi. Misalnya ada sebuah permasalahan, makanya dari komisi mana nanti PKS akan bersuara. Respons (kasus Bantargebang) sudah langsung disuarakan oleh Ketua Komisinya ataupun anggota berdasarkan Dapil. Jadi tidak semua anggota fraksi berkomentar,” papar pria yang juga duduk di Komisi 1 DPRD Kota Bekasi ini.

Meski bertugas sebagai pengawas, PKS tetap mengedepankan asas kritik yang membangun (constructive criticism). Fendaby menekankan kepada seluruh kadernya untuk berorientasi pada solusi alih-alih sekadar mencari kesalahan eksekutif.

“Kita ingin membangun kebersamaan ketika ada suatu masalah. Ketika DPRD itu kompak, kita bisa memberikan perhatian dan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Itu yang menjadi concern kita,” pungkasnya.