Pernyataan itu disampaikan Tamsil dalam Diskusi Media Forum Jurnalis Merdeka bertajuk “Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah” di Jakarta, Rabu, (10/6/2026).
Jakarta — Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang memprioritaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, arah baru kebijakan tersebut adalah ekspresi keberpihakan negara terhadap daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pangan, pendidikan, dan layanan dasar.
Pernyataan itu disampaikan Tamsil dalam Diskusi Media Forum Jurnalis Merdeka bertajuk “Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah” di Jakarta, Rabu, (10/6/2026).
Menurut Tamsil, langkah pemerintah menempatkan daerah 3T sebagai prioritas pelaksanaan MBG mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pemerataan kesejahteraan sekaligus memperkuat fondasi pembangunan dari pinggiran yang menjadi pilar Asta Cita.
Ia menilai Presiden Prabowo sangat serius melakukan pembenahan tata kelola MBG. Hal itu terlihat dari langkah cepat dalam melakukan evaluasi hingga penindakan terhadap berbagai persoalan di lapangan.
“Kita melihat ini luar biasa kesungguhan Presiden. Pagi masih bareng, sore ada pergantian, dini hari ada penangkapan. Artinya Presiden sangat serius menata program ini agar benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat,” kata Tamsil.
Tamsil menyampaikan bahwa berbagai langkah korektif pemerintah dilakukan berdasarkan informasi dan pengawasan dari berbagai lembaga, termasuk hasil evaluasi di lapangan.
“Ada beberapa sumber yang menjadi perhatian Presiden, salah satunya hasil pengawasan dan evaluasi. Langkah pembenahan ini harus ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya.
Tamsil menyatakan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu Ia mengapresiasi langkah-langkah pembenahan di bawah kepemimpinan Kepala BGN Nanik S. Deyang.
“MBG ini substansinya sangat bagus karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Juga berdampak konkret sebagai katalisator ekonomi daerah. Yang menjadi masalah adalah tata kelolanya. Karena itu aturan harus diperjelas dan pengawasannya diperkuat,” tutur Tamsil.
Tamsil juga menyampaikan bahwa langkah penghentian sementara atau suspend terhadap dapur bermasalah dapat dipahami sebagai shock therapy dalam masa transisi penataan program.
“Saya menghargai langkah ad hoc yang dilakukan pemerintah ketika ada persoalan langsung dilakukan suspend. Shock therapy boleh dilakukan, tapi sesudah itu aturan mainnya harus jelas supaya tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Tamsil mengamini gagasan Dapur Sekolah dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan manfaat MBG, terutama di wilayah 3T dan lingkungan pesantren.
Meski demikian, Tamsil menegaskan dirinya tetap melihat hal tersebut secara objektif dan tidak ingin pendekatan baru justru mengulang persoalan tata kelola yang sama.
“Dapur Sekolah bisa menjadi solusi karena lebih dekat dengan penerima manfaat dan distribusinya lebih efisien. Tapi tata kelolanya juga harus benar-benar dijaga. Dana BOS saja selama ini masih banyak persoalan. Karena itu jangan sampai model baru justru mengulang masalah yang sama,” ujarnya.
Menurut Tamsil, wilayah 3T dan pesantren harus menjadi prioritas utama dalam implementasi MBG karena memiliki kebutuhan yang lebih mendesak dan tantangan akses yang lebih berat.
“Wilayah 3T seharusnya menjadi pihak pertama yang menerima manfaat program ini. Banyak pesantren besar di daerah yang memiliki ribuan santri dan sangat memungkinkan menjadi pusat pelayanan pangan masyarakat,” kata Tamsil.
Ia mencontohkan sejumlah pesantren di berbagai daerah yang memiliki kapasitas besar dan dinilai dapat menjadi bagian dari penguatan ekosistem pangan lokal.
Selain itu, Tamsil juga mendorong agar relawan dan masyarakat lokal diberikan ruang lebih besar untuk terlibat dalam program melalui skema pembiayaan murah seperti Kredit Usaha Rakyat. Tamsil menilai program MBG harus menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat.
“Kita perlu terobosan kreatif agar relawan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi. Mereka bisa dilibatkan sebagai investor melalui skema KUR berbunga rendah dari perbankan,” tandasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Bekasi – Perselisihan yang bermula dari media sosial berujung maut. Seorang remaja berinisial SRR tewas…
Bekasi – Iming-iming keuntungan hingga 100 persen dari investasi hewan kurban diduga menjadi jebakan bagi…
Bekasi — Warga di kawasan Kampung Baru, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, mendadak…
Bekasi — Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, menepis keras pelbagai spekulasi liar yang menautkan namanya…
Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Corporate University Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperkuat Program Pemagangan…
Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak negara-negara anggota Asia Pacific Group (ASPAG), memperkuat kerja…
Sumber Berita:
Artikel ini disadur dari GoBekasi. Anda bisa membaca artikel selengkapnya melalui tautan di bawah ini:
Baca di Sumber Asli