Waduh, Warga Mulai Bandingkan Kinerja Camat Bekasi Timur

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Persoalan genangan air di Jalan Prof M Yamin yang tak kunjung terselesaikan membuat warga RT 03 RW 01 Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, hilang kesabaran. Masyarakat kini mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk mengevaluasi kinerja aparat kewilayahan, khususnya Camat dan Lurah setempat, yang dinilai pasif dan lamban merespons aduan publik.

Wanda, salah satu pengurus RT 03 sekaligus tokoh warga setempat, mengungkapkan kekecewaannya atas kebuntuan komunikasi dengan pihak kecamatan. Ia mengaku telah melaporkan potensi bahaya dari rusaknya infrastruktur jalan tersebut sejak beberapa bulan lalu, namun nihil tindak lanjut.

“Beberapa bulan lalu saya sudah sampaikan keluhan genangan jalan itu langsung ke Sekcam Bekasi Timur, karena katanya camat tidak ada saat itu. Padahal saya cuma mau laporan aja untuk keamanan dan kenyamanan warga Kota Bekasi, bukan mau minta duit,” tegas Wanda dikutip statement dari akun Medsos, Sabtu (06/06/26).

Menyikapi kebuntuan ini, Wanda menyoroti lemahnya inisiatif aparat wilayah dalam mencari jalan keluar. Menurutnya, persoalan infrastruktur lingkungan tidak seharusnya selalu dibenturkan pada pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemimpin wilayah dituntut memiliki strategi taktis yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta (CSR).

“Harusnya punya kekuatan strategi kerja dengan bisa panggil RT-RW untuk diajak kerja bakti, panggil para pelaku usaha diminta untuk bertanggung jawab untuk bersama-sama. Jadi, jangan cuma ngarepin APBD melulu,” paparnya.

Kekecewaan warga semakin memuncak ketika membandingkan gaya kepemimpinan pejabat saat ini dengan pendahulunya. Aparat kewilayahan yang menjabat saat ini dinilai kurang peka terhadap kondisi riil di lapangan.

“Camat yang sekarang agak Samek (kurang responsif), beda dengan Camat Fitri yang sopan dan mengayomi. Maka tolong agar lurah dan camat-nya dievaluasi,” tandasnya.

Di era keterbukaan informasi digital, warga Duren Jaya berharap saluran pengaduan via pesan singkat maupun media sosial tidak hanya dijadikan pajangan birokrasi, melainkan dioptimalkan sebagai instrumen utama untuk menampung dan mengeksekusi aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.