Wali Kota Bekasi Lantik 50 Kepsek, Fokus Genjot Mutu Pendidikan

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Era kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) di puluhan sekolah negeri di Kota Bekasi akhirnya menemui titik terang. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, secara resmi melantik 50 Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat SD dan SMP Negeri di Gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Jumat (17/04/26).

Pelantikan ini sekaligus menyudahi polemik kekosongan kursi pimpinan definitif di puluhan satuan pendidikan yang sempat tertunda akibat panjangnya proses administrasi birokrasi dan dinamika pensiun para pendidik.

Tri Adhianto menegaskan, pengangkatan ini bukan sekadar pemenuhan formasi jabatan yang kosong, melainkan langkah strategis pemerintah daerah untuk menyegarkan roda manajerial. Pihaknya menuntut para abdi negara yang baru dilantik ini untuk segera menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang tangguh.

“Hari ini penyerahan Surat Keputusan (SK) penempatan dan pemberian tambahan tugas bagi Guru untuk menjadi Kepala Sekolah, baik di SD maupun di SMP Negeri,” ujar Tri di sela-sela prosesi pelantikan.

Orang nomor satu di Kota Bekasi itu tidak menampik bahwa proses pengangkatan kepsek definitif ini memakan waktu yang cukup lama. Terdapat regulasi ketat yang harus dilalui, termasuk keharusan mengantongi persetujuan resmi dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Akhirnya mereka mampu untuk memberikan pelayanan baik kepada sekolah, kepada orang tua, dan juga bagi sekolah yang lain. Karena ini kan prosesnya cukup lama,” tambahnya.

Sempat Terganjal Kuota Pusat

Berdasarkan catatan Disdik Kota Bekasi, krisis kepemimpinan ini memang sempat menjadi pekerjaan rumah yang menumpuk. Sebelumnya, tercatat ada 65 sekolah (terdiri dari 59 SD dan 6 SMP) yang dijabat oleh seorang Plt akibat pejabat lamanya purnatugas.

Pemenuhan kursi kepsek ini sejatinya sudah dicicil melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) sejak akhir 2025 lalu.Namun, prosesnya berjalan lambat karena terbentur keterbatasan kuota anggaran dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Kota Bekasi, Wijayanti, sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa kekosongan jabatan di sekolah sangat dinamis setiap bulannya seiring jatuhnya masa pensiun guru. Sementara itu, penyelenggaraan diklat sangat bergantung pada slot ketersediaan dana.

“Pelaksanaan diklat itu kan ada anggarannya. Kita kemarin dapet anggarannya dari pusat, jadi kita dikasih slot kuota hanya sebanyak itu secara tahap awal dari Kota/Kabupaten,” jelas Wijayanti terkait kendala teknis tersebut.

Kini, dengan tuntasnya tahapan mutasi, rotasi, dan penempatan tahap ini, ke-50 kepala sekolah yang baru saja menerima mandat diharapkan dapat segera beradaptasi, mengejar ketertinggalan administratif, dan mendongkrak kualitas pendidikan dasar di Kota Patriot.