Bekasi – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan 13 tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan daerah, mulai dari tingginya angka pengangguran, kemiskinan, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua BEM UDM Pertiwi, Ahmad Dhani, mengatakan kondisi Kota Bekasi saat ini dinilai sedang menghadapi berbagai persoalan serius yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah dan DPRD.
“Kota Bekasi sedang tidak baik-baik saja. Banyak krisis yang kalau tidak ditangani secara serius akan berdampak buruk terhadap masa depan daerah ini,” ujar Ahmad Dhani saat berorasi di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6/2026).
Aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi, di antaranya BEM UDM Pertiwi, BEM STIS Mitra Karya, Komisariat PMII Pertiwi, PMII Mitra Karya, PMII Bina Insani, dan PMII Bhayangkara.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti pelaksanaan program MBG, khususnya keberadaan sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut dimiliki atau berkaitan dengan anggota dewan.
Menurut Ahmad Dhani, terdapat sejumlah SPPG yang lokasinya berdekatan sehingga dinilai tidak efektif dalam menjangkau penerima manfaat.
“Seharusnya satu SPPG bisa melayani sekitar 3.000 siswa. Namun saat ini ada yang hanya melayani sekitar 1.000 sampai 1.500 siswa karena penempatannya terlalu berdekatan,” katanya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Kota Bekasi. Mereka menduga masih terdapat praktik pungutan biaya administrasi dalam proses penyaluran tenaga kerja melalui yayasan tertentu yang memiliki kedekatan dengan kalangan politik.
Menurut Ahmad Dhani, kondisi tersebut semakin menyulitkan para pencari kerja, khususnya lulusan baru yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
“Masih banyak pemuda dan pemudi Bekasi yang belum mendapatkan pekerjaan. Ini menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang yang dinilai belum menunjukkan penyelesaian konkret.
Mereka menilai persoalan sampah yang selama ini menjadi beban Kota Bekasi dan DKI Jakarta masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan para wakil rakyat.
Dalam aksi tersebut, massa sempat mengancam akan meningkatkan eskalasi demonstrasi apabila tidak ada perwakilan DPRD yang menemui mereka. Bentuk eskalasi yang dimaksud antara lain pembakaran ban hingga upaya masuk ke area gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Meski demikian, mahasiswa berharap aksi tersebut dapat menjadi momentum evaluasi bagi DPRD Kota Bekasi agar lebih berpihak kepada masyarakat.
“Kami berharap anggota DPRD Kota Bekasi benar-benar menjadi wakil rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok,” tutupnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Bekasi — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Kota dan…
Kabupaten Bekasi – Bagi warga Kabupaten Bekasi yang ingin mengurus perpanjangan SIM, Satlantas Polres Metro…
Kota Bekasi – Bagi warga Kota Bekasi yang ingin mengurus perpanjangan SIM, Satlantas Polres Metro…
Bekasi — Genderang perang jalanan yang nyaris ditabuh sekelompok remaja di wilayah Desa Waluya, Kecamatan…
Bekasi — Korps Brigade Mobil (Brimob) Polda Metro Jaya menggagalkan potensi pertumpahan darah di jalanan…
Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo melalui platform…
Sumber Berita:
Artikel ini disadur dari GoBekasi. Anda bisa membaca artikel selengkapnya melalui tautan di bawah ini:
Baca di Sumber Asli