BEKASISATU, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memastikan tidak ada hambatan dalam pembebasan lahan Mega Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Sumurbatu, Bantargebang.
Pernyataan ini menepis terkait permintaan DPRD Kota Bekasi kepada Pemkot untuk memitigasi sengketa lahan guna mencegah aksi demonstrasi warga saat pelaksaan groundbreaking (peletakan batu pertama).
Kepala DLH Kota Bekasi, Kiswatiningsih, menegaskan bahwa tidak ada pekerjaan rumah yang mangkrak. Pengadaan lahan yang dikerjakan bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) sudah hampir rampung sepenuhnya secara administratif dan finansial.
“Tanah untuk lokasi PSEL seluas 6 hektare sedang dikerjakan oleh Disperkimtan. Rinciannya, 4,9 hektare telah selesai dibayarkan. Sisanya 1,1 hektare sudah siap bayar karena saat ini sedang dalam proses appraisal (penilaian harga),” ungkap Kiswatiningsih saat ditemui di Gedung Plaza, Kamis (11/06/26)
Lebih lanjut, Kiswatiningsih menjelaskan bahwa tahapan fisik di lapangan juga terus dikebut. Saat ini, Pemkot Bekasi tengah fokus melakukan proses pengurukan lahan yang ditargetkan rampung pada awal bulan depan.
“Saat ini sedang dikerjakan terkait pengurukan lahan, target selesai 6 Juli 2026. Insyaallah, untuk groundbreaking direncanakan pada tanggal 8 Juli 2026,” tegasnya.
Kepastian lahan ini sekaligus menjawab instruksi dari Pemerintah Pusat yang meminta Pemkot Bekasi segera melakukan percepatan. DLH juga telah menggelar Rapat Koordinasi dengan Kemenko Pangan, Gubernur Jawa Barat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan seluruh syarat PSN terpenuhi.
“Permintaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bekasi adalah untuk kepastian lahannya. Lantaran dari pihak Danantara sedang mengajukan surat ke Mensesneg untuk meminta jadwal kehadiran Pak Presiden,” tambah Kiswatiningsih.
Sebelumnya, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mewanti-wanti agar Pemkot Bekasi segera menyelesaikan kejelasan pembebasan lahan. Ia mengingatkan pentingnya konsolidasi dengan tokoh masyarakat sekitar agar proyek bantuan APBN ini tidak tercoreng oleh aksi penolakan akibat komunikasi yang buruk.
Namun, dengan data progres terkini yang dibeberkan oleh DLH, Pemkot Bekasi optimistis peresmian fasilitas pengolahan sampah modern ini akan berjalan kondusif, lancar, dan sesuai dengan tenggat waktu dari pusat.
Sumber Berita:
Artikel ini disadur dari Bekasi Satu. Anda bisa membaca artikel selengkapnya melalui tautan di bawah ini:
Baca di Sumber Asli