Ganti Rugi Kebakaran SPBE Cimuning Dihitung Ulang, Ini Alasannya

BEKASISATU, KOTA BEKASI — Nasib warga korban kebakaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) Cimuning akhirnya mulai menemui titik terang. Komisi II DPRD Kota Bekasi mendesak pihak pengelola untuk menuntaskan pembayaran ganti rugi dalam kurun waktu satu bulan ke depan dengan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Keputusan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Kota Bekasi, perwakilan Pemerintah Kota, PT Indogas Andalan Kita selaku pengelola SPBE, dan PT Pertamina Patra Niaga pada Rabu (6/5/2026). Rapat tersebut digelar menyusul kebuntuan kesepakatan nilai ganti rugi yang sebelumnya ditaksir mencapai Rp7,6 miliar.

Langkah pelibatan tim independen ini diambil untuk menjamin objektivitas perhitungan kerugian materiil, luka-luka, hingga korban jiwa akibat insiden tersebut.

“Karena belum ada kesepakatan, maka belum ada pembahasan. Tapi kami mengusulkan tadi, dan dinas tata ruang juga mengusulkan untuk menunjuk tim independen yang akan melakukan appraisal (penilaian),” tegas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary.

Latu menegaskan, pihak SPBE harus memberikan kepastian waktu atau timeline yang jelas agar warga yang rumah dan tempat usahanya hangus terbakar tidak terkatung-katung. Berdasarkan data, terdapat 49 unit rumah dan 23 unit kios yang terdampak.

“Kita juga minta timeline yang jelas, kapan hal ini bisa selesai. Kalau ada targetnya warga akan memiliki kepastian, karena sampai saat ini belum ada pembahasan yang jelas,” tambahnya.

Perusahaan Dijamin Tak Lepas Tangan

Senada dengan Latu, Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Anton, memastikan bahwa hasil perhitungan dari KJPP nantinya bersifat mengikat dan akan mencakup seluruh kerugian riil warga, termasuk biaya sewa tempat tinggal sementara.

Anton menjamin pihak perusahaan telah menyatakan komitmennya di hadapan dewan untuk mematuhi hasil audit independen tersebut.

“Mereka (pengelola) menyanggupi. Kedua, dijamin bahwa mereka tidak akan kabur, mereka akan bertanggung jawab,” ungkap Anton. Pihaknya berjanji akan mengawal proses penilaian lapangan yang diproyeksikan mulai berjalan pekan ini.