Gegara Ini, Nasib ODHIV di Kota Bekasi Terancam

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Penurunan tren pendanaan global mengancam keberlangsungan program pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Bekasi. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi didesak untuk segera mengambil langkah penyelamatan strategis melalui intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peringatan tersebut menjadi sorotan utama dalam pertemuan lintas sektor yang digelar oleh Yayasan GRAPIKS Bekasi, Rabu (17/06/26). Forum ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas, dan awak media guna mencari solusi atas ancaman krisis pendanaan yang membayangi program kesehatan masyarakat.

Selama ini, program penanggulangan HIV di Indonesia, termasuk di Kota Bekasi, sangat bergantung pada donor internasional seperti Global Fund. Namun, seiring menyusutnya aliran dana asing tersebut, nasib layanan pencegahan dan pendampingan berbasis komunitas kini berada di ujung tanduk.

Direktur Cabang Yayasan GRAPIKS Bekasi, Daniel Ramadhan, menegaskan bahwa penanganan HIV tidak bisa lagi hanya diserahkan pada sektor kesehatan formal. Peran LSM sangat krusial, namun ruang gerak mereka kini terancam oleh ketidakpastian anggaran.

“LSM selama ini menjadi ujung tombak dalam menjangkau kelompok masyarakat yang sering kali sulit dijangkau oleh layanan formal. Tanpa dukungan organisasi masyarakat sipil, banyak layanan pencegahan, pendampingan, dan rujukan HIV yang tidak dapat berjalan optimal,” tegas Daniel.

Ironisnya, alokasi dana dari daerah untuk mendukung intervensi berbasis komunitas di Kota Bekasi dinilai masih sangat minim dan belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Mayoritas kegiatan vital seperti penjangkauan, edukasi, dan pendampingan Orang Dengan HIV (ODHIV) masih menumpang pada dana eksternal.

Sebagai jalan keluar, para pemangku kepentingan yang hadir mendorong Pemkot Bekasi untuk mulai memperkuat komitmen pembiayaan secara mandiri. Salah satu skema kebijakan yang diusulkan adalah pemanfaatan mekanisme Swakelola Tipe III.

Melalui regulasi ini, pemerintah daerah dapat bermitra secara resmi dan mengalokasikan anggaran kepada LSM atau kelompok masyarakat yang telah teruji rekam jejaknya dalam penanganan HIV.

Selain dorongan kebijakan anggaran, forum tersebut juga menyoroti peran vital media massa. Pemberitaan yang berimbang dan edukatif dinilai ampuh untuk mengikis stigma negatif terhadap ODHIV di tengah masyarakat. Kehadiran media juga diharapkan terus mengawal kebijakan publik di Kota Bekasi agar selaras dengan pemenuhan hak dan jaminan layanan kesehatan yang inklusif.

Kesepakatan lintas sektor ini bermuara pada satu tujuan: memastikan layanan pengobatan dan dukungan sosial bagi ODHIV di Kota Bekasi tetap tersedia, mudah diakses, dan berkesinambungan, meski tanpa kebergantungan pada dana asing.