BEKASISATU, KOTA BEKASI — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus memutar otak untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas (over capacity) siswa di sekolah negeri. Melalui Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026, Pemkot resmi menggandeng sekolah swasta guna menampung ribuan calon peserta didik. Namun, dalam implementasinya saat ini, pelibatan sekolah swasta ternyata baru menyentuh angka 20 persen.
Fakta tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sarday Daulay, usai agenda penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemkot Bekasi.
“Untuk SPMB tahun 2026, sekolah swasta yang dilibatkan itu hanya 20 persen dari total keseluruhan yang ada (di Kota Bekasi),” ungkap Ayung di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (08/06/26).
Menurut Ayung, langkah pelibatan ini merupakan solusi taktis untuk membantu pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menekan kepadatan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Hal ini merujuk pada standar aturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Berdasarkan Peraturan Kementerian, jumlah ideal rombel untuk SMP adalah 32 siswa per kelas. Tahun kemarin, Pemkot Bekasi masih menerapkan 44 siswa per rombel. Nah, untuk tahun ini dicoba ditekan menjadi 40 siswa per rombel,” jelasnya.
Pemangkasan kuota per kelas tersebut secara otomatis menghasilkan selisih sekitar 4.000 siswa yang tidak bisa lagi ditampung di sekolah negeri.
“Artinya ada kelebihan siswa. Siswa yang tidak tertampung itu akhirnya didifusikan (dialihkan) ke swasta dengan skema rintisan sekolah swasta gratis,” tambah Ayung.
Skema Subsidi Rp3 Juta per Tahun
Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, membenarkan bahwa program kolaborasi dengan BMPS ini dikhususkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Tercatat, saat ini ada 56 sekolah swasta yang sepakat menjalin kerja sama dengan Pemkot Bekasi.
“Insyaallah kami memberikan bantuan pendidikan secara gratis bagi siswa kurang mampu berkolaborasi dengan BMPS. Nantinya, setiap siswa akan mendapatkan subsidi operasional pendidikan sebesar Rp250 ribu per bulan,” terang Abdul Harris.
Jika diakumulasikan, Pemkot Bekasi akan mengalokasikan dana sekitar Rp3 juta per tahun untuk setiap siswa yang masuk dalam program ini. Mekanisme pencairannya pun akan disalurkan setiap tiga bulan sekali, serupa dengan sistem penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Meski menjadi angin segar, Abdul Harris menegaskan bahwa subsidi yang digelontorkan pemerintah baru mencakup biaya pendidikan operasional rutin, dan belum mencakup komponen biaya pembangunan di sekolah swasta.
“Sementara ini, bantuan yang diberikan dari pemerintah daerah memang menyasar kepada bantuan biaya pendidikannya terlebih dahulu, sedangkan untuk biaya gedung belum,” pungkasnya.
Sumber Berita:
Artikel ini disadur dari Bekasi Satu. Anda bisa membaca artikel selengkapnya melalui tautan di bawah ini:
Baca di Sumber Asli