BEKASISATU, KOTA BEKASI – Desakan untuk mengusut tuntas keabsahan dokumen keimigrasian Direktur Utama Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Saju Varghese, kian menguat. Warga Negara Asing (WNA) asal India tersebut dituntut untuk segera diperiksa kelengkapan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) miliknya oleh pihak Imigrasi.
Sorotan tajam ini muncul bukan tanpa alasan. Keberadaan pucuk pimpinan manajemen tersebut dipertanyakan publik menyusul insiden ledakan dan kebakaran maut di SPBE Cimuning yang merenggut lima korban jiwa, serta membuat 17 pekerja lainnya harus berjuang melewati masa kritis di rumah sakit.
Tuntutan keras ini dilayangkan oleh Aliansi Pemuda Pembaharu Bangsa (APPB) yang mencium adanya potensi penyalahgunaan izin kerja di balik kelalaian manajemen.
”Kami meminta pihak imigrasi mengecek kelegalan dokumen izin KITAS Saju Varghese. Informasi yang kami dapat, dia menjabat sebagai Direktur Operasional atau Direktur Utama SPBE Cimuning. Patut diduga ada pelanggaran spesifikasi pekerjaan, yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya di Indonesia,” tegas Koordinator APPB, Fajar, Kamis (16/4/2026).
Tragedi maut di fasilitas energi berisiko tinggi ini secara otomatis membuka kotak pandora terkait pengawasan tenaga kerja asing. Fajar menilai, transparansi kualifikasi dan dokumen bagi WNA yang menduduki posisi strategis sangat krusial, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan tanggung jawab manajerial atas pemenuhan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Hilangnya nyawa para pekerja memicu kecurigaan apakah Saju Varghese benar-benar memiliki izin kerja spesifik yang diperuntukkan memimpin perusahaan sektor vital tersebut.
”Saya meminta pihak imigrasi memeriksa ketat izin tinggal Saju Varghese, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama. Jangan sampai ada WNA yang memimpin operasional SPBE tanpa dokumentasi yang jelas dan sah,” pungkas Fajar.
Sumber Berita:
Artikel ini disadur dari Bekasi Satu. Anda bisa membaca artikel selengkapnya melalui tautan di bawah ini:
Baca di Sumber Asli