Akhiri Triwulan II, Realisasi PAD Kota Bekasi Capai Rp1,9 Triliun

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Angin segar menghampiri postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, M. Solikhin, memastikan diakhir Triwulan II realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026 telah menyentuh angka lebih dari Rp1,9 triliun, atau sekitar 47,95 persen dari target.

Klarifikasi ini sekaligus mematahkan kabar simpang siur di ruang publik yang menyebutkan bahwa serapan PAD Kota Bekasi masih tertahan di angka 37 persen.

“Angka 37 persen itu tidak benar. Sampai hari ini posisi kita sudah di 47,95 persen, dengan capaian lebih dari Rp1,9 triliun. Jadi pemberitaan itu harus saya luruskan agar masyarakat mendapat informasi yang berbasis fakta,” tegas Solikhin di Bekasi, Rabu (15/07/26).

Meroketnya pundi-pundi kas daerah ini tak lepas dari agresivitas Bapenda dalam menambal potensi kebocoran penerimaan. Solikhin memaparkan, pemanfaatan teknologi tapping box dan penempatan tapping agent terbukti krusial dalam mengawasi arus transaksi wajib pajak secara presisi.

Langkah digitalisasi tersebut turut dikawal oleh petugas checker yang diterjunkan langsung ke lapangan guna menindaklanjuti potensi wajib pajak baru dan menguji tingkat kepatuhan pengusaha.

Hasilnya, hampir seluruh sektor pajak andalan mencatatkan rapor hijau dibandingkan tahun 2025. Lonjakan paling tajam terjadi pada pajak air tanah yang meroket 66,41 persen. Sektor penyumbang lainnya disusul oleh pajak makanan dan minuman sebesar 60,5 persen, serta pajak parkir yang menyentuh 57,89 persen.

Dari sisi regulasi, Bapenda juga terus melakukan sinkronisasi instrumen hukum melalui pembaruan Peraturan maupun Keputusan Wali Kota guna memperkuat dasar penarikan pajak di lapangan.

Dengan pergerakan grafik rata-rata bulanan yang stabil, Solikhin menargetkan tren positif ini akan terus digenjot hingga menembus margin 90 persen pada akhir tahun anggaran. Ia menegaskan, pengamanan PAD ini adalah kunci untuk memastikan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan fasilitas publik di Kota Bekasi.

“Perintah Pak Wali dan Pak Wakil jelas, jangan sampai belanja pemerintah terganggu. Karena itu kami terus mengoptimalkan penerimaan daerah. Data yang kami sampaikan ini sifatnya real time, terus bergerak setiap harinya,” pungkasnya.