BPJS Warga Bekasi Nonaktif Tiba-tiba, Bambang Purwanto: Jangan Buta Fakta!

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Keluhan warga terkait kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak nonaktif saat dibutuhkan, memicu reaksi keras dari gedung DPRD Kota Bekasi. Fenomena ini dinilai sebagai bukti nyata buruknya tata kelola data kemiskinan di tingkat bawah.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, mengungkapkan pihaknya menerima banyak laporan warga miskin yang “terdepak” dari sistem kepesertaan secara tiba-tiba. Menurut pria yang akrab disapa Bang Pur ini, akar masalah bukan pada BPJS, melainkan pada ketidakakuratan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Keputusan yang menyangkut hak dasar warga tidak boleh hanya bersandar pada data administratif di atas meja. Ini menjadi evaluasi serius bagi pemutakhiran data sosial agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” tegas Bambang dalam keterangannya, Senin (16/02/26).

Politisi PKS dari Dapil Bekasi Timur-Selatan ini menyayangkan langkah penonaktifan yang dilakukan tanpa adanya verifikasi faktual di lapangan. Ia mendesak agar proses pemutakhiran data ke depan wajib melibatkan pengurus RT/RW, kelurahan, hingga pendamping sosial secara langsung.

Bang Pur menegaskan, administrasi pemerintah tidak boleh menjadi penghalang bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan layanan medis.

“Negara boleh menggunakan data, tetapi data tidak boleh mengalahkan fakta kemiskinan warga,” imbuh legislator senior tersebut.

Sebagai solusi jangka pendek, Bang Pur mendorong Pemerintah Kota Bekasi segera membuka posko pengaduan di setiap kelurahan. Selain itu, ia menuntut pemkot menghadirkan skema jaring pengaman melalui PBI daerah yang dibiayai APBD.

Langkah ini dianggap krusial untuk menampung warga yang faktanya masih miskin namun akses kesehatannya terputus karena penonaktifan dari pusat.

“DPRD akan mengawal agar tidak ada satu pun warga miskin di Kota Bekasi yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi,” pungkasnya.