Dilema Pegawai Tirta Bhagasasi, Antara Kesejahteraan dan Mogok Massal

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Operasional pelayanan air bersih di wilayah Bekasi terancam lumpuh. Gelombang protes karyawan Perumda Tirta Bhagasasi terhadap Direktur Umum (Dirum) kian memanas. Jika tuntutan perbaikan kesejahteraan tidak segera digubris, para pegawai mengancam akan melakukan aksi mogok kerja massal dalam waktu dekat.

Ancaman ini merupakan buntut dari kekecewaan karyawan terhadap serangkaian kebijakan Dirum yang dinilai merugikan. Sejumlah hak dasar pegawai diduga dipangkas sepihak, mulai dari penghapusan uang lembur, mandeknya proses kenaikan golongan, hingga yang paling krusial: penghapusan sistem reimburse rawat inap dan penghentian kerja sama dengan pihak rumah sakit.

Seorang karyawati senior yang meminta identitasnya dirahasiakan, meluapkan kekecewaannya terkait penghapusan jaminan kesehatan tersebut. Ia juga menyoroti dugaan adanya standar ganda di jajaran direksi.

“Kebijakan ini sangat memberatkan. Kita tidak pernah tahu kapan musibah sakit itu datang, tolong jangan sewenang-wenang kepada kami pejabat bawahan. Ironisnya, kemarin beliau (Dirum) berobat menggunakan dana perusahaan. Kenapa giliran kami haknya malah dicabut?” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca saat diwawancarai, Kamis (23/06/26).

Keresahan serupa disuarakan oleh perwakilan karyawan dari tingkat cabang. Ia menegaskan bahwa luapan kekecewaan ini sudah merata di seluruh kantor cabang Tirta Bhagasasi.

“Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada evaluasi dari pimpinan, kami sepakat untuk mogok massal. Kami akan instruksikan kepada seluruh rekan-rekan untuk menghentikan operasional pelayanan. Bekerja di bawah kondisi dan kepemimpinan seperti ini sudah tidak lagi harmonis,” tegas pria tersebut.

Di sisi lain, gejolak internal di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini turut mengundang perhatian publik. Tokoh pemuda sekaligus Senior GMNI Bekasi, Bambang Haryanto, mengingatkan agar krisis ini tidak ditarik ke ranah politik praktis dan harus fokus pada pemenuhan hak pekerja.

“Ini murni masalah urusan perut dan hak karyawan, itu harus ditempatkan di atas segalanya demi keberlangsungan perusahaan. Jika ada isu simpang siur lain, misalnya soal rekrutmen pegawai baru, sebaiknya tanyakan langsung ke Dirum karena itu wewenangnya. Namun untuk keluhan karyawan ini, harus segera diselesaikan,” pungkas Bambang.