DPR RI Pastikan Flyover Bulak Kapal Segera Dibangun

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Tragedi maut yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Bekasi menjadi peringatan darurat bagi keselamatan transportasi publik.

Menyikapi jatuhnya 16 korban jiwa pada insiden 27 April 2026 lalu, Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memprioritaskan pembangunan flyover (jalan layang) untuk mengeliminasi perlintasan sebidang.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, menilai insiden tersebut adalah alarm keras. Tingginya frekuensi kereta dan padatnya kendaraan di kawasan urban membuat perlintasan sebidang ibarat bom waktu yang terus mengancam nyawa masyarakat.

“Kecelakaan beruntun yang diawali insiden taksi Green SM di perlintasan sebidang hingga berujung tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL arah Cikarang menunjukkan bahwa kawasan Bekasi membutuhkan rekayasa transportasi yang lebih modern dan aman. Pembangunan flyover tidak bisa lagi ditunda,” ujar Sudjatmiko saat melakukan tinjauan kerja di Stasiun Bekasi Timur, Jumat (22/5/2026).

Diketahui, rentetan musibah ini bermula saat sebuah taksi mengalami kendala di pelintasan, yang memaksa KRL berhenti. Dalam kondisi jalur yang terganggu, KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi menabrak KRL tersebut dari belakang. Selain menelan korban jiwa dan puluhan korban luka, proses evakuasi yang rumit sempat melumpuhkan total jalur kereta lintas Bekasi–Cikarang.

Untuk mencegah tragedi berulang, Sudjatmiko menegaskan bahwa Komisi V akan mengawal penuh alokasi anggaran dan kebijakan. Proyek pembangunan infrastruktur keselamatan seperti flyover maupun underpass di titik-titik rawan harus masuk dalam program prioritas nasional.

“Kita tidak boleh menunggu jatuh korban berikutnya. Bekasi adalah salah satu simpul transportasi tersibuk di Jabodetabek. Infrastruktur keselamatan harus menjadi prioritas utama negara,” tegasnya.

Selain mendorong pembangunan fisik, dewan juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem persinyalan kereta serta perbaikan koordinasi keamanan di tiap perlintasan.

Meski menyoroti tajam aspek infrastruktur, Sudjatmiko turut memberikan apresiasi atas kecepatan respons tim evakuasi gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, kepolisian, tenaga kesehatan, dan petugas PT KAI di lapangan.

Ia berharap evaluasi nasional keselamatan perkeretaapian, khususnya di kawasan padat penduduk, segera dilakukan. “Modernisasi transportasi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal keselamatan nyawa masyarakat. Negara harus hadir memastikan tragedi serupa tidak terulang,” tutupnya.