DPRD Kota Bekasi Anggap Pemkot Lambat Tangani Wisata Hutan Bambu

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Destinasi ekowisata kebanggaan warga, Hutan Bambu di Margahayu, Bekasi Timur, kini dalam kondisi memprihatinkan. Pascaterdampak longsor akibat penyusutan debit air Kali Bekasi, proses pemulihan kawasan wisata ini jalan di tempat. Lambannya respons Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kini memicu sorotan tajam dari DPRD dan kekecewaan mendalam di kalangan warga.

​Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, secara terbuka mengkritik lambatnya langkah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bekasi. Menurutnya, instansi terkait hanya sekadar melakukan tinjauan lapangan tanpa adanya intervensi perbaikan yang nyata.

​”Peninjauan sudah dilakukan, tapi tanpa tindak lanjut yang jelas justru mengecewakan warga,” tegas Wildan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/02/26).

​Politisi Fraksi PKB ini mendesak Pemkot Bekasi untuk tidak mengabaikan fungsi dan kepeduliannya terhadap ruang publik. “Saya mendorong Pemerintah Kota Bekasi segera mengambil langkah darurat dan pemulihan di lokasi. Keselamatan warga dan aset publik harus menjadi prioritas, bukan sekadar wacana,” tambahnya. Dalam waktu dekat, Wildan merencanakan inspeksi langsung untuk menyerap aspirasi warga terdampak.

​Keresahan yang sama disuarakan oleh pengelola wisata dan tokoh masyarakat setempat. Ketua RW 26 Kelurahan Margahayu, Sanem, mengungkapkan bahwa perwakilan Disparbud memang telah mendatangi lokasi sejak Kamis (12/02/26) lalu. Namun, kunjungan itu dianggap belum memberikan solusi konkret.

​”Cuman ngecek dari kerusakan-kerusakannya saja. Ya situasi di lokasi ini kan juga dibilang kena musibah faktor alam, tetapi sampai sekarang saya belum tahu kelanjutannya seperti apa,” ungkap Sanem. Ia berharap pemerintah segera memulihkan lokasi tersebut, mengingat Hutan Bambu adalah pelopor destinasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di jantung Kota Bekasi.

​Ketua Zona 1 Pengurus Wisata Hutan Bambu, Emar Maryasi, turut menagih komitmen kepala daerah. “Mudah-mudahan ada respons baik dari Pak Wali Kota untuk membangun kembali Hutan Bambu, tempat yang dulu sering beliau datangi saat masih menjabat Wakil Wali Kota,” harap Emar.

​Terbentur Aturan Sempadan Sungai?

​Di tengah desakan perbaikan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memberikan respons yang mengisyaratkan adanya dilema regulasi. Ia mengaku belum menerima laporan komprehensif terkait tingkat kerusakan akibat longsor tersebut, namun menyoroti tata letak wisata yang berada di bibir sungai.

​”Ya nanti kita lihat saja, saya belum dapat laporannya secara komprehensif. Tapi kalau dilihat secara sekilas, mereka berada di bantaran sungai,” ujar Tri Adhianto.

​Ia mengingatkan bahwa secara regulasi, pendirian bangunan di area sempadan sungai memiliki batasan yang ketat. “Memang sebetulnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan, karena itu berada pada garis badan sungai. Makanya kita lihat betul. Tapi, kita akan coba carikan solusi pascadampak longsor ini,” pungkasnya.