Imbas Proyek JPO, Jalur Pedestrian Stasiun Bekasi Mulai Menyempit

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) mempercepat pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Ir. H. Juanda, tepat di depan Stasiun Bekasi.

Infrastruktur ini ditargetkan menjadi solusi permanen atas kesemrawutan lalu lintas akibat mobilitas penyeberang jalan yang tinggi.

Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Idi Sutanto, menegaskan bahwa desain JPO ini tidak sekadar jembatan biasa. Konstruksinya dirancang terintegrasi langsung dengan bangunan stasiun, sehingga penumpang KRL tidak perlu lagi turun ke jalan raya.

“Kita maunya langsung connect masuk ke stasiun dari JPO. Jadi kedepannya sudah tidak ada lagi orang yang menyeberang lalu lalang di area Jalan Juanda,” ujar Idi dalam keterangannya, Rabu (27/01/26).

Langkah ini diambil menyusul evaluasi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) yang menyoroti biang kemacetan di jalan arteri tersebut adalah konflik antara kendaraan dan pejalan kaki.

Penutupan Akses Penyeberangan Bawah

Idi menjelaskan, jika proyek yang memakan waktu 2 hingga 3 bulan ini rampung, skenario lalu lintas di depan Stasiun Bekasi akan berubah total. Pihaknya berencana menutup area penyeberangan bawah (Pintu Selatan) secara permanen.

“Nanti median jalan tengahnya kita kasih pot bunga, biar tidak bisa dilewati lagi oleh para penumpang. Semua dibuat fokus ke area atas JPO,” tegasnya.

Dampak Sementara: Trotoar Menyempit

Meski menjanjikan kenyamanan jangka panjang, Idi mengakui proses konstruksi saat ini menimbulkan dampak sementara bagi pejalan kaki. Pembangunan pondasi JPO memakan sebagian badan trotoar (pedestrian) yang ada.

“Iya pasti dalam proses pembangunan JPO di Stasiun Bekasi ini, akan ada memakan sedikit jalur pedestrian yang turut terdampak. Karena mau ke mana lagi untuk lokasi sebagai titik pondasinya,” ungkap Idi.

Sebelumnya, rencana pembangunan ini sempat menuai polemik. Para pelaku usaha (ruko) di sekitar lokasi sempat menolak karena khawatir akses bisnis mereka terganggu. Namun, setelah melalui mediasi dan penyesuaian teknis, kesepakatan akhirnya tercapai.

“Kami memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kebutuhan JPO untuk masyarakat banyak. Terpenting kita tetap kasih space masuk dan keluar bagi akses mereka, akhirnya deal, dan mereka setuju,” pungkasnya.