BEKASISATU, KOTA BEKASI — Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Ono Surono, memberikan instruksi tegas kepada jajaran kadernya di Kota Bekasi untuk segera mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Secara khusus, Ono meminta agar program-program yang tidak menyentuh langsung kepentingan rakyat, seperti kunjungan kerja (kunker) dan studi banding anggota dewan, segera dihapus.
Langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi partai dan tindak lanjut atas instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk merespons kondisi ekonomi nasional yang sedang tidak stabil.
“Instruksi DPP partai terkait evaluasi APBD Kota Bekasi adalah untuk menghapus program-program yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik. Misalnya, kunjungan kerja, studi banding, dan sebagainya,” ujar Ono Surono saat ditemui di sela-sela agenda konsolidasi partai, Rabu (03/06/26).
Ono menekankan, di tengah naiknya nilai tukar dolar, melemahnya rupiah, serta ancaman inflasi yang melambungkan harga bahan pokok, anggaran negara harus difokuskan pada program padat karya yang menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
Ia bahkan secara spesifik meminta anggota DPRD Kota Bekasi untuk mengurangi atau menghilangkan jadwal kunjungan ke luar kota, dan menggantinya dengan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Selain restrukturisasi APBD, Ono juga membawa dua arahan strategis lainnya untuk Kota Bekasi. Pertama, peringatan Bulan Bung Karno pada bulan Juni ini harus diisi dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti diskusi, seminar, dan perlombaan.
Tujuannya adalah menghidupkan kembali semangat dan ajaran Proklamator tersebut di tengah situasi masyarakat yang sedang sulit.
Kedua, Ono mendorong program ketahanan pangan mandiri melalui pemanfaatan pekarangan rumah (urban farming). Mengingat minimnya lahan pertanian di Kota Bekasi, program ini dinilai krusial untuk menekan biaya hidup warga.
“Apalagi sekarang harga cabai bisa mencapai 70 ribu rupiah. Kita instruksikan untuk memanfaatkan pekarangan rumah, menanam cabai, tomat, dan sayuran lain yang bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat itu sendiri,” jelas Ono.
Kebut Konsolidasi Tiga Pilar Partai
Secara internal, DPD PDIP Jawa Barat juga menargetkan rampungnya pembentukan Pengurus Anak Cabang (PAC), Ranting, hingga Anak Ranting di seluruh kelurahan dan RW di Kota Bekasi pada bulan Juni ini. Surat Keputusan (SK) untuk 12 kecamatan dijadwalkan akan segera didistribusikan.
Jika struktur ini rampung, instrumen “Tiga Pilar Partai” di Kota Bekasi—yang terdiri dari struktur pengurus, sembilan anggota legislatif, dan posisi kepala daerah (Wali Kota)—akan menjadi kekuatan penuh untuk melayani warga.
“Ibu Ketua Umum selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu hanya sebagai jalan saja. Senyatanya, PDI Perjuangan harus hadir di tengah-tengah rakyat untuk menyelesaikan segala persoalan mereka,” tegas Ono.
Sumber Berita:
Artikel ini disadur dari Bekasi Satu. Anda bisa membaca artikel selengkapnya melalui tautan di bawah ini:
Baca di Sumber Asli