KNPI Kota Bekasi: Penataan Kawasan Porprov Harus Humanis

BEKASISATU, KOTA BEKASI — Ambisi Pemerintah Kota Bekasi menata kawasan demi menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 menyisakan pilu bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satunya dialami oleh seorang pedagang kecil di kawasan Bekasi Timur yang warungnya rata dengan tanah dalam sebuah penertiban, Rabu (25/2/2026).

Pedagang yang akrab disapa “Emak Aktivis” ini harus menelan pil pahit. Saat alat berat meratakan tempat usahanya, ia sedang tidak berada di lokasi. Walhasil, tak satu pun barang dagangan maupun perlengkapan usahanya berhasil diselamatkan. Mata pencahariannya seketika hilang tak berbekas.

Kondisi tragis ini memantik reaksi Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bekasi. Ketua DPD KNPI Kota Bekasi, Syahril, langsung turun tangan memberikan bantuan darurat seraya mengkritik keras tumpulnya mitigasi sosial dari dinas terkait.

Syahril menegaskan, pemuda tidak anti-pembangunan. Pihaknya mendukung penuh persiapan Porprov 2026, namun menolak cara-cara penertiban yang mematikan urat nadi ekonomi rakyat kecil.

“Kami memahami penataan kota adalah bagian dari kesiapan daerah menyambut Porprov. Namun dalam setiap kebijakan, dampak sosial harus menjadi perhatian utama,” ujar Syahril di sela-sela kunjungannya.

Lebih jauh, KNPI menyoroti absennya peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi sebagai pelindung pedagang kecil. Syahril menilai, dinas tersebut gagal melakukan pendataan, pendampingan, hingga menyiapkan skema relokasi sebelum pembongkaran dilakukan.

“Kami melihat Dinas Koperasi dan UMKM belum hadir secara konkret dalam situasi ini. Harus ada pendataan, komunikasi, dan solusi relokasi atau integrasi ke program UMKM. Jangan sampai pelaku usaha kehilangan mata pencaharian tanpa arah,” tegasnya dengan nada kecewa.

Menurutnya, legitimasi penataan wajah kota akan cacat jika tidak dibarengi dengan jaminan keberlangsungan hidup warganya.

“Penertiban adalah kewenangan pemerintah. Namun pemberdayaan ekonomi rakyat juga merupakan tanggung jawab yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini harus berjalan seimbang,” tutup Syahril.

Kunjungan tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan kepada Emak Aktivis, sebagai simbol perlawanan damai dan solidaritas pemuda terhadap UMKM yang tersingkir oleh kebijakan tata ruang. Tag: Bekasi KNPI Kota Bekasi Pemuda GMKI Heran, Kontraktor Terlapor Kejari Malah Dapat 3 Proyek