Pejabat Pemkot Bekasi Wajib Zoom Gunakan Bahasa Inggris

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang rutin diberlakukan setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tak sekadar menjadi pelonggaran ritme kerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Momen ini justru disulap menjadi ruang akselerasi kompetensi untuk membidik status kota bertaraf internasional.

Sebagai wujud nyata dari ambisi tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengeluarkan instruksi tegas. Mulai pekan depan, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris saat memimpin rapat virtual atau Zoom Meeting di masa WFH.

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas dinamika global, sekaligus mentransformasi pola kerja aparatur agar lebih adaptif dan memiliki daya saing tinggi di level internasional.“Jadi kita berlatih, kita siap untuk menjadi kota internasional. Jadikan wacana hari ini WFH menjadi lebih produktif, menjadi momentum buat kita bersama,” tegas Tri di lingkungan Pemkot Bekasi, Selasa (14/04/26).

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemkot Bekasi telah menyiapkan sistem pengawasan berjenjang. Pelaksanaan rapat berbahasa asing ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan harus direkam untuk dievaluasi.

“Untuk minggu depan saya minta seluruh kepala OPD melakukan Zoom Meeting dengan menggunakan bahasa Inggris, disiapkan, direkam, nanti dilaporkan, dibagi OPD sebagai penanggung jawabnya,” instruksi Tri kepada jajarannya.

Nantinya, rekaman tersebut akan diserahkan kepada jajaran Asisten Daerah (Asda) dan Staf Ahli selaku pengampu untuk dipantau kualitas penerapannya. Bahkan, bagi OPD yang menunjukkan performa komunikasi bahasa Inggris terbaik selama rapat virtual, Pemkot Bekasi akan memberikan apresiasi berupa publikasi khusus.

“Nanti di ASDA dan staff ahli sebagai pengampu mendapatkan laporan pelaksanaan Zoom tersebut, kemudian setelah itu nanti yang bagus dinaikkan oleh Diskominfo,” pungkasnya.

Langkah inovatif ini diharapkan dapat mendobrak kebiasaan lama birokrasi, mengasah kemampuan linguistik para pemangku kebijakan, dan pada akhirnya membawa standar pelayanan publik Kota Bekasi selangkah lebih dekat menuju level global.