Ribuan Pendatang Diprediksi Masuk Kota Bekasi Usai Lebaran 2026

BEKASISATU, KOTA BEKASI — Gelombang kedatangan warga daerah ke Kota Bekasi ternyata bukan sekadar fenomena musiman usai perayaan Idul Fitri. Meski arus urbanisasi terjadi nyaris setiap bulan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi tetap memproyeksikan ribuan pendatang baru akan kembali masuk usai momen mudik Lebaran 2026.

Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufiq Rachmat Hidayat, menaksir lonjakan penduduk pendatang pasca-Lebaran tahun ini akan berada pada rentang 4.000 hingga 5.000 jiwa. Angka tersebut diprediksi tidak mengalami lonjakan ekstrem bila dikomparasikan dengan tren tahun sebelumnya.

“Terhitung satu bulan pasca lebaran di 2025 sebanyak 4.707 jiwa. (Tahun ini) kemungkinan di sekitar 4 sampai 5 ribu jiwa,” ungkap Taufiq, dikutip Sabtu (28/03/26).

Fakta di lapangan menunjukkan grafik migrasi penduduk ke Kota Patriot ini cenderung stabil sepanjang tahun. Merujuk pada data kependudukan awal 2026, arus masuk menyentuh 5.040 jiwa pada Januari dan 4.084 jiwa pada bulan Februari. Pola serupa juga terjadi pada awal 2025, di mana tercatat 4.966 jiwa pada Januari dan 5.185 jiwa di bulan berikutnya.

Data tersebut menegaskan bahwa daya tarik Kota Bekasi membuat pergerakan penduduk tak hanya terpusat di momen pasca-Lebaran saja. Merespons laju pertumbuhan yang konstan ini, Pemerintah Kota Bekasi menitikberatkan pada aspek ketertiban administrasi.

Taufiq mewanti-wanti para pendatang baru untuk melek aturan pencatatan sipil. Baik bagi warga yang hanya berencana tinggal sementara (kurang dari satu tahun), terlebih bagi mereka yang berniat menetap permanen, diwajibkan untuk proaktif melapor kepada otoritas wilayah setempat.

“Prinsip pelayanan administrasi kependudukan saat ini memang menuntut kesadaran warga. Nantinya kita tinggal melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran warga agar mengupdate Adminduknya saja,” tambahnya.

Upaya sosialisasi berkelanjutan diharapkan mampu menekan angka warga pendatang yang tak terdata, sekaligus memastikan alokasi layanan publik di Kota Bekasi berjalan dengan tepat sasaran.