BEKASISATU, JAKARTA — Anggaran raksasa pengadaan pompa air senilai lebih dari Rp20 triliun selama satu dekade terakhir kini berada di bawah bidikan hukum. Indonesian Audit Watch (IAW) resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kamis (26/02/26).
Berbeda dari sekadar isu anomali cuaca, IAW menyoroti kegagalan teknis alat penyedot air sebagai biang kerok banjir abadi di ibu kota. Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, membeberkan bahwa proyek pengadaan alat pengendali banjir ini terindikasi bermasalah lantaran banyak mesin yang terbukti tak berfungsi saat debit air meninggi.
”Kami mencermati bahwa dugaan terjadinya banjir berulang-ulang di Jakarta, dari mulai baik itu Gubernurnya Pak Ahok, Anies, maupun Pak Pramono Anung sekarang, cenderung kuat karena komponen elemen teknis kinerja dari Dinas Sumber Daya Air pada saat pengadaan alat atau yang namanya pompa penyedot air saat banjir,” beber Iskandar usai menyerahkan berkas laporan di Gedung Kejagung.
Ia menambahkan, ragam merek dan tipe mesin yang dibeli dengan dana fantastis nyatanya tidak menjamin efektivitas di lapangan.
”Mereka memang mengesankan bahwa pengadaan itu berbagai tipe atau merek. Faktanya tipe atau merek itu terbukti fail (gagal berfungsi), maka yang merencanakan pengadaan, yang melaksanakan lelang pengadaan harus diperiksa agar kita menemukan apa sih esensi jawaban dan atau perencanaan mereka terkait dengan mesin pompa air pada saat banjir,” tegasnya.
Lebih mengejutkan lagi, IAW mencatat bahwa kucuran dana puluhan triliun rupiah tersebut luput dari pemeriksaan khusus. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut belum pernah melakukan audit tematik guna membongkar rincian belanja pompa air di tubuh Dinas SDA Jakarta.
”Itu belum pernah diaudit oleh BPK untuk secara khusus, lalu audit tematik itu sendiri belum menunjukkan apa pun yang ada di dalamnya, padahal ini angkanya sudah 20 triliun,” ungkap Iskandar.
Merespons kejanggalan ini, IAW mendesak Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk segera melakukan penyelidikan awal sebagai pintu masuk pengusutan dugaan korupsi.
”Kami memohon agar Jaksa Agung meminta audit tematik kepada BPK terkait pengadaan pompa untuk kurun satu dekade ini,” imbuhnya.
Iskandar pun memberikan peringatan keras bahwa pergantian pucuk pimpinan di Balai Kota tidak akan pernah menyelesaikan masalah jika tata kelola di Dinas SDA tidak dievaluasi total.
”Siapa pun Gubernur Jakarta, sepanjang Dinas Sumber Daya Airnya berkinerja seperti saat ini, Jakarta akan tetap banjir, berapa puluh triliun pun digelontorkan,” katanya.
Terkait siapa saja pihak yang berpotensi terseret, IAW mendesak agar Kejagung memeriksa Kepala Dinas SDA secara menyeluruh, tanpa pandang bulu.
”Untuk tiga tahun terakhir kecenderungan Kepala Dinas yang sekarang. Tapi nanti mundur ke belakang, tentu banyak Kepala Dinas Sumber Daya Air yang bisa dimintai keterangan atas hal itu,” tutup Iskandar. Tag: Bekasi Kota Bekasi Nasional
Sumber Berita:
Artikel ini disadur dari Bekasi Satu. Anda bisa membaca artikel selengkapnya melalui tautan di bawah ini:
Baca di Sumber Asli