Terlanjur Punya MBG, Ono Surono Minta Kader Jangan Korupsi Gizi

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengambil langkah tegas terkait pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Partai berlogo banteng moncong putih tersebut secara resmi menginstruksikan seluruh kadernya untuk tidak menjadikan program ini sebagai ladang mencari keuntungan finansial.

Instruksi ini muncul di tengah menjamurnya pendirian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh para pengusaha hingga oknum legislatif, menyusul pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi data mengenai adanya kader di wilayahnya yang sudah terjun mengelola dapur SPPG.

“Ya ada lah. Ada yang memang terus terang, ada juga yang mungkin tidak melaporkan atau menggunakan nama orang lain. Tapi kita akan pantau terus, datanya sih ada,” ujar Ono dikutip Jumat (08/05/26).

Menjaga Integritas dan Kualitas Gizi

Ono menekankan, bagi kader yang sudah terlanjur mengelola dapur SPPG, integritas harus menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan agar standar pelayanan tetap terjaga dan tidak terjadi penyimpangan anggaran yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Intinya, bagi yang belum memiliki dapur SPPG jangan sampai masuk ke wilayah itu. Sedangkan bagi yang sudah, dipastikan pertama tidak ada kasus keracunan. Kedua, apa yang dianggarkan misalnya Rp10 ribu harus benar-benar diperuntukkan bagi penerima,” tegas Ono.

Peringatan ini bukan tanpa alasan. Ono mensinyalir adanya praktik di lapangan di mana pengelola dapur mengambil keuntungan di luar batas wajar dari alokasi dana per porsi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Karena informasinya dapur-dapur itu sudah menyisihkan keuntungan tersendiri di luar Rp10 ribu itu, maka kita ingin memastikan masyarakat terus mengawal program ini,” pungkasnya.

Langkah PDI Perjuangan ini diharapkan dapat menjadi fungsi kontrol agar program MBG tepat sasaran dan bebas dari praktik pemburuan rente oleh oknum politik.