Bus Beken Segera Berbayar, DPRD Warning Dishub Soal Subsidi

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Masa uji coba gratis layanan Bus Trans Bekasi Keren (Beken) akan segera berakhir pada awal Maret mendatang. Menyikapi rencana pemberlakuan tarif tersebut, Komisi 2 DPRD Kota Bekasi memberikan peringatan keras kepada Dinas Perhubungan (Dishub) agar menyiapkan strategi jitu demi mencegah anjloknya jumlah penumpang yang bisa berimbas pada pembengkakan beban subsidi.

Kekhawatiran dewan bukan tanpa alasan.Berdasarkan kajian Dishub Kota Bekasi, penetapan tarif sebesar Rp4.500 per penumpang diproyeksikan akan memicu penyusutan pengguna angkutan massal tersebut.

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengungkapkan bahwa selama masa uji coba gratis sejak Selasa (10/2) lalu, Bus Beken sukses mencatatkan tren positif dengan melayani hingga 4.968 penumpang dalam sepekan. Namun, euforia ini diprediksi akan menurun saat layanan resmi berbayar.

“Bilamana nanti ditetapkan tarif berkisar Rp4.500, akan ada penyusutan sebesar 15 persen. Ini berdasarkan kajian yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan,” ungkap Latu Har Hary dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Politisi PKS ini menyoroti secara tajam proyeksi anggaran operasional. Rencananya, Pemkot Bekasi akan mengusulkan perubahan subsidi untuk operasional Bus Trans Beken dan Biskita Trans Patriot melalui APBD Perubahan 2026 dengan total mencapai Rp12,6 miliar.

Rinciannya, Rp2,8 miliar dialokasikan untuk Bus Trans Beken dan Rp9,8 miliar untuk Biskita Trans Patriot. Angka ini naik dari alokasi awal di APBD murni 2026 yang sebesar Rp9 miliar.

Menurut Latu, besarnya kucuran dana APBD ini harus berbanding lurus dengan minat masyarakat. Jika penumpang stabil atau meningkat, beban subsidi pemerintah perlahan akan berkurang.

“Oleh karenanya, jangan sampai anggaran yang sudah kita keluarkan sebanyak Rp12,6 miliar atau mungkin lebih ini terbuang percuma. Kalau misalnya ternyata antusiasnya ramai waktu gratis, tapi semakin berkurang ketika sudah berbayar, maka berarti beban operasional kita akan terus bertambah,” tegasnya.

Karena itu, Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendesak Dishub untuk tidak sekadar menjalankan operasional, melainkan harus memiliki Action Plan yang terukur agar angkutan massal tetap diminati warga pasca-penerapan tarif.

“Butuh perencanaan yang matang, strategi yang jelas, dan milestone. Year on Year (YoY) nya seperti apa, sehingga kita bisa melihat roadmap-nya jelas. Jangan sampai busnya masih gratis ramai, tetapi pas sudah dilakukan berbayar justru operasional busnya sepi,” pungkas Latu.