KOTA BEKASI, KOTA BEKASI – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memberikan catatan kritis, mulai dari ancaman penurunan kualitas pelayanan publik hingga usulan peralihan ke moda transportasi ramah lingkungan.
Anggota dewan dari Fraksi PKS, Ii Marlina, menegaskan bahwa kebijakan WFH pada dasarnya bukanlah sebuah persoalan, asalkan tidak mengorbankan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, fokus utama Pemkot Bekasi seharusnya ada pada pengawasan.
“WFH boleh saja, jika memang tuntutannya harus seperti itu. Yang jadi tuntutannya bukan WFH atau tidak, tapi tingkat kedisiplinan ASN, sistem pengawasan, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Ii Marlina dikutip, Senin (30/03/26)
Bendahara Fraksi PKS ini mengingatkan agar ASN tidak menganggap pelonggaran ini sebagai waktu luang. Ia mendesak Pemkot Bekasi untuk menyiapkan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur serta sistem pemantauan kinerja harian.
“Tentu hal ini harus diawasi dengan ketat, jangan sampai alasan produktivitas turun lantaran WFH, tentu pelayanan akan terdampak,” tegasnya. “Saya juga mendorong agar adanya monitoring kerja secara real-time, dan layanan publik yang juga tetap responsif.”
Ii juga meminta adanya evaluasi rutin pascaleputusan ini, termasuk menghitung secara pasti apakah kebijakan ini efektif menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) atau justru memperlambat laju birokrasi.
Dorongan Budaya “Bike to Work”
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, memandang efektivitas WFH di masa pasca-pandemi patut dipertanyakan. Ia menilai situasi saat ini sudah jauh berbeda dengan era darurat Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Kalau WFH dilakukan juga, tidak ada jaminan dia tidak melakukan mobilisasi atau stay di rumah saja. Dulu bolehlah WFH, karena memang kondisinya mendukung ada permasalahan kesehatan. Sementara sekarang kan tidak,” beber Latu Har Hary.
Jika tujuan utama Pemkot Bekasi adalah efisiensi energi dan menekan kemacetan atau polusi, Latu menyarankan agar kebijakan difokuskan pada pemaksaan ASN untuk beralih menggunakan transportasi massal atau kendaraan ramah lingkungan.
“Budaya kerja dan transportasi kita bisa seperti Belanda, seperti budaya bersepeda (B2W). Kondisi ini kalau didorong dengan kebijakan efisiensi agar ASN menggunakan transportasi umum, maka ini akan menjadi bahan evaluasi dan juga upaya modernisasi angkutan umum yang ada di Kota Bekasi,” jelasnya.
Dengan terbiasanya aparatur pemerintah menggunakan angkutan massal, ia berharap hal tersebut dapat memicu perbaikan fasilitas ke depannya. “Sehingga masyarakat nyaman dalam menggunakan transportasi umum yang lebih modern dan terintegrasi,” pungkasnya.
Sumber Berita:
Artikel ini disadur dari Bekasi Satu. Anda bisa membaca artikel selengkapnya melalui tautan di bawah ini:
Baca di Sumber Asli