Ironi Kota Bekasi: APBD Besar Tanpa Kampus Negeri

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Predikat Kota Bekasi sebagai kota metropolitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai hampir Rp7 triliun dinilai menjadi ironi besar di sektor pendidikan.

Pasalnya, hingga kini kota penyangga Jakarta ini belum memiliki satupun Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kondisi ini memaksa ribuan lulusan SMA asal Bekasi harus “merantau” ke wilayah tetangga seperti Jakarta, Depok, Bogor, hingga ke Jawa Timur demi mengenyam pendidikan di kampus negeri.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, menyuarakan keprihatinan tersebut usai menggelar reses di RW 004, Kelurahan Bojong Menteng, Jumat (13/02/26). Ia menilai, ketiadaan universitas negeri adalah hal yang memalukan bagi kota dengan kapasitas fiskal sebesar Bekasi.

“Masa sekelas Kota Bekasi yang APBD-nya hampir Rp7 triliun tidak punya universitas negeri? Kita malu dibandingkan kota-kota lain yang lebih kecil dari kita tapi sudah punya universitas negeri,” tegas Sarwin dengan nada kecewa.

Opsi Lahan Fasos Fasum

Politisi Fraksi Golkar ini tidak hanya melempar kritik, namun juga menawarkan solusi konkret terkait ketersediaan lahan yang kerap menjadi kendala klasik. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bisa memanfaatkan aset lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang belum tergarap maksimal.

Sarwin menunjuk dua lokasi strategis yang dinilai potensial untuk pembangunan kampus: kawasan sekitar gedung DPRD Kota Bekasi dan area Summarecon Bekasi.

“Dulu pernah ada wacana kampus swasta dirubah jadi negeri, itu bisa strategis. Lahan di Summarecon juga bisa dipakai, lahan fasos-fasumnya bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Bekasi,” paparnya.

Sarwin berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dalam sidang-sidang parlemen mendatang demi memastikan akses pendidikan tinggi yang layak dan terjangkau bagi warga Kota Bekasi tanpa harus keluar daerah.