Jelang Peluncuran, DPRD Kota Bekasi Bicara Soal Gagalnya Trans Patriot

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Bayang-bayang kegagalan pengelolaan moda transportasi massal di masa lalu masih menghantui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Menjelang peluncuran (launching) Bus Trans Bekasi Keren (Beken) yang dijadwalkan Selasa (10/02/25) besok, legislatif memberikan peringatan keras kepada Dinas Perhubungan (Dishub).

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menekankan bahwa operasional Trans Beken di koridor Terminal Induk Bekasi – Harapan Indah harus memiliki perencanaan yang jauh lebih matang dibandingkan pendahulunya, Bus Trans Patriot.

Ia meminta pemerintah daerah tidak sekadar euforia meluncurkan armada baru tanpa berkaca pada sejarah kelam pengelolaan transportasi publik sebelumnya.

“Cuman perlu adanya kehati-hatian. Karena pada pengalaman sebelumnya, yang pernah kita alami dulu dalam mengelola transportasi umum yang namanya Bus Trans Patriot. Bus itu hibah Kemenhub, akan tetapi secara operasional bus tidak memiliki perencanaan pengelolaan yang baik,” tegas Latu dalam keterangannya, Minggu (08/02/26).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti rekam jejak Trans Patriot yang sempat mangkrak akibat ketidakmampuan manajerial PT Mitra Patriot (PTMP). Pengelolaan yang buruk kala itu tidak hanya membuat layanan sepi peminat dan perawatan armada terbengkalai, tetapi juga meninggalkan beban utang kepada pihak ketiga.

Menurut Latu, refleksi atas “pengalaman pahit” tersebut wajib menjadi landasan utama bagi Dishub sebelum Trans Beken resmi mengaspal. Ia tidak ingin persoalan serupa terulang pada 9 unit armada Trans Beken yang akan beroperasi dengan skema Buy The Service (BTS) tersebut.

“Baik dari perawatannya atau dari pelayanan yang tidak diminati, (akibat) dari kurang matangnya perencanaan, sehingga mengakibatkan persoalan. Dan itu jangan sampai terjadi kembali,” ujarnya memperingatkan.

Sebagai informasi, Trans Beken direncanakan beroperasi dengan kekuatan 8 bus operasional dan 1 bus cadangan yang melayani 44 titik pemberhentian.

Meskipun skema BTS menawarkan potensi keuntungan daerah melalui tarif penumpang, Latu mengingatkan adanya konsekuensi subsidi APBD yang harus disiapkan Pemerintah Kota Bekasi di masa depan untuk menopang operasionalnya.

“Lantaran perlu saya garis bawahi bahwa kita pernah mengalami pengalaman pahit ketika mengelola Bus Trans Patriot. Ini menjadi refleksi diri agar lebih baik lagi kedepannya secara pengelolaan bus dibandingkan sebelumnya,” pungkasnya.