Kajian Pemkot Bekasi, WFH Hari Rabu Telan Efesien Listrik 14 Persen

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Kebijakan Work From Home (WFH) rutin setiap hari Rabu dan kewajiban transportasi tanpa Bahan Bakar Minyak (BBM) tiap Jumat bagi pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menunjukkan hasil nyata. Tak hanya mendukung gerakan Go Green, langkah ini terbukti sukses menekan tagihan listrik kantor pemerintah daerah hingga belasan persen.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Imas Asiah, mengungkapkan bahwa efisiensi energi yang diinstruksikan Kepala Daerah sejak pertengahan 2025 telah membawa dampak signifikan.

“Hasil pantauan dari pembayaran listrik bulan Januari dan Februari 2026 sudah mengalami penurunan 14,2 persen dibandingkan biasanya,” ungkap Imas.

Penurunan drastis ini tak lepas dari langkah tegas Bagian Umum yang rutin melakukan sweeping untuk mematikan lampu dan pendingin ruangan (AC) di luar jam kerja, membatasi penggunaan lift, hingga mengganti lampu dengan model hemat energi.

Melihat tren positif tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bekasi kini tengah mengkaji lebih dalam dampak lanjutan WFH terhadap efisiensi anggaran daerah secara keseluruhan.

Kepala Bapperida Kota Bekasi, Dicky Irawan, menjelaskan bahwa inisiatif pembatasan ini sejatinya selaras dengan arahan Pemerintah Pusat untuk merespons dinamika energi global.

“Intinya, penerapan WFH itu lebih kepada pembatasan penggunaan BBM, bukan semata-mata hanya karena efisiensi anggaran. Pasokan energi BBM kita di Indonesia masih belum stabil imbas geopolitik internasional. Nah, itu yang dibatasi dulu,” ujar Dicky dalam keterangannya, Minggu (05/04/26).

Dicky menambahkan, esensi dari kebijakan Wali Kota Bekasi ini bukan lagi sekadar menghitung penghematan dalam satuan rupiah, melainkan menekan kuantitas liter BBM yang dibakar oleh mobilitas aparatur negara setiap harinya.Terkait perhitungan detail efisiensi rupiah dari pemotongan biaya kelistrikan, Dicky menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD).

“Kaitannya dengan Bantuan Layanan Publik Umum (BLPU) Belanja memang fungsinya ada di bagian keuangan. Tapi nanti pasti akan kita coba kaji juga seberapa besar dampak efisiensi kelistrikan kantor ini terhadap penerapan WFH,” pungkasnya.