Minim SMP Negeri, Warga Jatiasih Jadi Korban Sistem Zonasi

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Sistem penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi kembali menjadi sorotan, khususnya bagi warga di wilayah Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Minimnya ketersediaan fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di kawasan tersebut membuat peluang calon siswa untuk lolos sekolah negeri semakin terjepit.

​Kondisi memprihatinkan ini memantik reaksi keras dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Misbahudin. Dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, ia blak-blakan menyoroti ketimpangan infrastruktur pendidikan yang merugikan masyarakat di daerah pemilihannya (Dapil) tersebut.

​”Pemerataan akses pendidikan di Kota Bekasi hingga saat ini masih minim. Seperti di Dapil saya, Jatiasih, masih ada satu kelurahan yang sama sekali tidak memiliki SMP Negeri,” ungkap Misbahudin, Senin (23/02/26).

​Ketua Fraksi Gerindra ini menjelaskan, ketiadaan sekolah negeri di lingkungan terdekat membuat para orang tua kebingungan saat musim pendaftaran tiba. Pasalnya, calon siswa dari kelurahan tersebut hampir pasti akan kalah bersaing di jalur zonasi jika harus mengincar sekolah negeri di wilayah lain.

​”Sudah pasti kejauhan jika harus mendaftarkan diri ke kelurahan lain,” tegasnya menyoroti kelemahan sistem jarak.

​Menurut Misbahudin, hal ini harus menjadi lampu merah dan perhatian khusus bagi Disdik Kota Bekasi. Jangan sampai masyarakat kehilangan hak dasar untuk bersekolah hanya karena terkendala faktor jarak zonasi dan keterbatasan finansial jika terpaksa harus masuk ke sekolah swasta.

​Pemerintah daerah dituntut untuk tidak tutup mata terhadap kondisi riil di lapangan. Ia mendesak adanya langkah nyata untuk membangun fasilitas pendidikan baru yang merata.

​”Saya berharap Pemerintah Kota Bekasi memiliki nurani dalam melakukan pemerataan dunia pendidikan di Kota Bekasi. Masa depan bangsa harus kita bangun, kita jaga agar mereka tidak takut untuk bisa bersekolah di Kota Bekasi,” pungkasnya