Pengusaha Kota Bekasi Tolak Wacana WFH Untuk Hemat BBM

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Wacana pemerintah pusat menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sehari dalam sepekan demi menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai reaksi dingin di daerah. Di Kota Bekasi, kalangan pengusaha secara terang-terangan enggan menjalankan anjuran tersebut.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi, Farid Elhakamy, menegaskan bahwa imbauan efisiensi imbas konflik Timur Tengah itu tidak bisa dipukul rata ke sektor swasta. Ia menilai, perusahaan memiliki tata kelola keuangan yang mandiri dan terukur.

“Aturan seperti ini tentunya tidak mengikat pihak swasta, karena kita memposisikan biaya transportasi itu dalam budgeting (anggaran) kita. Jadi tidak perlu direspons serius,” tegas Farid kepada wartawan.

Bumerang Bagi Ekonomi Akar RumputDi sisi lain, kebijakan yang bertujuan menyelamatkan APBN dari jebolnya subsidi BBM ini justru dinilai menyimpan bom waktu bagi ekonomi masyarakat bawah.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, memprediksi kebijakan WFH ini berpotensi memukul telak pendapatan sektor transportasi informal seperti ojek online (Ojol) hingga UMKM penyedia makan siang pekerja.

Fahmy mengingatkan agar niat berhemat pemerintah tidak mengorbankan rakyat kecil. “Jangan sampai penerapan WFH-1 (satu hari) memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” papar Fahmy.

Ancaman WFH Jadi Ajang Liburan

Lebih jauh, Fahmy membeberkan bahwa tingkat kedisiplinan pekerja saat ini tidak bisa disamakan dengan era pandemi Covid-19 yang dilandasi rasa takut tertular virus. Tanpa unsur kedaruratan, ia pesimistis WFH sehari ini bisa berjalan efektif.

“Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jumat, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend. Sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” sorotnya.

Sebagai informasi, lahirnya wacana WFH ini dipicu oleh penutupan Selat Hormuz buntut memanasnya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kepanikan global tersebut membuat harga minyak dunia meroket melampaui US$ 100 per barel.

Bagi Indonesia yang berstatus importir minyak (net importer), kondisi ini langsung berdampak fatal. Selain pembengkakan subsidi energi, situasi ini juga menyulut imported inflation yang diproyeksikan menyentuh 3,07% – 4,8% (YoY) pada Maret 2026 ini, sekaligus sempat menekan nilai tukar Rupiah hingga ke level Rp 17.000 per Dolar AS.