BEKASISATU, KOTA BEKASI– Genap satu tahun menakhodai Kota Bekasi sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, Wali Kota Tri Adhianto secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada warganya. Sikap ksatria ini diambil menyusul masih banyaknya pekerjaan rumah (PR) di wilayahnya, terutama soal kelayakan infrastruktur jalan dan penanggulangan banjir.
Tri mengakui, dinamika pembangunan selama setahun terakhir bersama Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe belum sepenuhnya mampu memuaskan ekspektasi seluruh lapisan masyarakat di Kota Patriot.
“Tentu kami memohon maaf apabila dalam prosesnya masih ada hal-hal yang belum menyenangkan atau belum membahagiakan. Harapannya, kami ingin terus berkeadilan agar setiap warga mendapatkan hak dan kewajibannya,” ujar Tri dalam refleksi satu tahun kepemimpinannya, Rabu (18/02/25).
Keluhan soal jalan berlubang dan genangan air saat intensitas hujan tinggi memang masih menjadi sorotan utama warga. Menanggapi hal tersebut, Tri memastikan perbaikan sejumlah akses vital seperti ruas Jalan Nonon Sonthanie, Cipendawa, I Gusti Ngurah Rai, hingga wilayah utara Bekasi terus dikebut, meski belum 100 persen ideal.
Meski demikian, Tri juga menekankan adanya batasan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah. Untuk perbaikan jalan berstatus nasional dan provinsi, Pemkot Bekasi tidak tinggal diam dan terus menekan koordinasi dengan Kementerian PUPR serta Pemprov Jawa Barat.
“Sepanjang itu menjadi prioritas dan kewenangan kami, pasti akan dikerjakan. Tapi tentu ada batas fiskal dan kewenangan,” tegas politisi tersebut.
Komitmen Layanan Dasar dan Darurat Sampah
Di tengah keterbatasan anggaran akibat penyesuaian dana transfer pusat, Pemkot Bekasi juga dihadapkan pada tantangan darurat sampah. Sebagai solusi jangka panjang, Bekasi kini bersiap menjadi satu dari empat kota yang akan melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, untuk pelayanan dasar masyarakat, Tri menjamin keberlangsungan program Universal Health Coverage (UHC). Warga yang sakit tetap dikawal agar bisa berobat hanya dengan menggunakan KTP. Di sektor pendidikan, ia kembali melontarkan larangan keras terhadap segala bentuk pungutan liar di sekolah yang membebani orang tua.
Menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat di mana Kota Bekasi akan menjadi tuan rumah, penataan wajah kota seperti ruang publik dan relokasi PKL akan semakin gencar dilakukan.
Tri menyadari langkah penertiban tersebut kerap menimbulkan pro dan kontra di lapangan. Namun, ia memastikan langkah tersebut diambil demi tata kota yang lebih baik.
“Memang ada gesekan atau ketidakpuasan. Tapi semua ini demi kepentingan yang lebih besar, agar kota menjadi nyaman dan membahagiakan,” pungkasnya.
Sumber Berita:
Artikel ini disadur dari Bekasi Satu. Anda bisa membaca artikel selengkapnya melalui tautan di bawah ini:
Baca di Sumber Asli