Waspada Harga Bumbu Dapur Naik, Imbas Inflasi Kota Bekasi

BEKASISATU, KOTA BEKASI — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperketat pengawasan arus distribusi pangan di pasar tradisional menyusul rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan wilayah ini sebagai kota dengan inflasi tertinggi di Jawa Barat pada awal 2026.

Langkah antisipasi dini ini dinilai krusial mengingat tren kenaikan harga pangan kerap terjadi menjelang bulan Ramadan.

Berdasarkan laporan BPS Jawa Barat, inflasi Kota Bekasi pada Januari 2026 tercatat sebesar 0,07 persen secara bulanan (month to month) dan tahun kalender (year to date). Sementara itu, inflasi tahunan (year on year) menyentuh angka 3,37 persen, tertinggi di antara 10 kota/kabupaten lain di provinsi tersebut.

Merespons data tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagperin) Kota Bekasi kini menetapkan status siaga pemantauan, khususnya terhadap komoditas yang rentan bergejolak (volatile food). Fokus utama pengawasan diarahkan pada rantai pasok bawang dan aneka jenis cabai yang produksinya sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Kepala Disdagperin Kota Bekasi, Ika Indah Yarti, mengungkapkan bahwa fluktuasi harga bahan pokok menjelang Ramadan adalah siklus tahunan yang harus diwaspadai. Pihaknya tidak ingin kecolongan, terutama mengingat curah hujan tinggi yang berpotensi menghambat distribusi dari daerah penghasil.

“Apalagi seperti pada musim hujan seperti ini, turut berdampak dari pasokan yang tidak banyak. Karena tergantung dari wilayah pemasok, meski saat ini belum terjadi kenaikan harga,” ujar Ika dalam keterangannya, Senin (02/02/26).

Ika menegaskan, meskipun saat ini harga di pasar relatif masih stabil, potensi lonjakan tetap terbuka lebar. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, kenaikan harga daging dan bumbu dapur kerap memicu keresahan masyarakat jika tidak diredam sejak dini.

Sebagai langkah mitigasi, Disdagperin telah menyiapkan skema intervensi jika ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar. Koordinasi lintas sektoral, termasuk dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan pemerintah pusat, akan segera diaktifkan jika grafik harga menunjukkan tren tak terkendali.

“Kita tetap memantau juga yang pasti, biasanya ada kabar resmi juga dari Bulog. Apabila harga bahan pokok semakin tidak terkendali, kita upayakan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Pusat untuk segera meminimalisir kenaikan,” pungkasnya.