BEKASISATU, KOTA BEKASI– Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akhirnya menyesuaikan ritme kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait skema Work From Home (WFH). Mulai pekan ini, jadwal WFH yang semula ditetapkan setiap hari Rabu, resmi digeser menjadi hari Jumat.
Meski jam kerja dipindah mendekati akhir pekan, Pemkot Bekasi memberi peringatan tegas. WFH bukanlah alasan untuk bersantai, melainkan momentum pembuktian disiplin berbasis digital.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memastikan pihaknya telah mengunci sistem pengawasan berlapis agar produktivitas abdi negara tidak kendur. Perangkat teknologi dan indikator kerja yang terukur telah disiapkan untuk memantau pergerakan ASN.
“Tentu pengawasan WFH ini kita perketat supaya tetap disiplin. Kinerja ASN tetap kami pantau melalui sistem dengan indikator yang jelas dan terukur,” tegas Tri Adhianto dalam keterangannya, Senin (06/04/26).
Birokrasi Tanpa Batas Ruang
Menurut Tri, perubahan hari WFH ini merupakan bentuk kepatuhan mutlak daerah terhadap komando pemerintah pusat. Penyesuaian ini menargetkan efisiensi energi secara nasional sekaligus mengendalikan mobilitas pegawai.
“Pemerintah daerah adalah bagian dari satu sistem pemerintahan. Ketika arah kebijakan nasional telah ditetapkan, maka sudah seharusnya kita menyesuaikan,” urainya.
Namun, di balik kepatuhan birokrasi tersebut, Pemkot Bekasi menunggangi kebijakan ini untuk mempercepat transformasi digitalisasi layanan publik. Seluruh perangkat daerah, terutama yang berada di garda terdepan pelayanan masyarakat, tetap diwajibkan menyiagakan petugas dengan sistem kehadiran proporsional.Tidak boleh ada layanan publik yang mandek hanya karena kebijakan WFH.
“Yang utama adalah memastikan produktivitas tetap terjaga dan pelayanan publik tetap optimal. WFH harus kita jadikan sebagai dorongan untuk memperkuat sistem kerja berbasis digital. Pelayanan publik ke depan harus semakin cepat, transparan, dan bisa diakses tanpa batas ruang,” papar Tri.
Dengan skema baru ini, Pemkot Bekasi berharap budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata dapat terwujud. Penyesuaian serupa juga kini tengah dikebut oleh berbagai pemerintah daerah lain di penjuru Tanah Air demi memastikan integrasi kebijakan WFH nasional berjalan sukses.
Sumber Berita:
Artikel ini disadur dari Bekasi Satu. Anda bisa membaca artikel selengkapnya melalui tautan di bawah ini:
Baca di Sumber Asli