Bima Arya Puji WFH Pemkot Bekasi: Hemat Ratusan Juta Rupiah

BEKASISATU, KOTA BEKASI — Pelaksanaan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menuai apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kebijakan ini dinilai bukan sekadar respons atas dinamika geopolitik global, melainkan sebuah momentum untuk membangun transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang berpotensi menghemat anggaran daerah secara signifikan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyampaikan hal tersebut usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Wali Kota Bekasi, Jumat siang (10/04/26).

Menurutnya, Pemkot Bekasi telah memiliki kesiapan sistem dan regulasi yang matang dalam mengatur skema kerja jarak jauh ini.

“Target kita bukan hanya menyesuaikan atau mengantisipasi dari faktor geopolitik, tetapi ingin membangun transformasi baru. Kita ingin agar ada transformasi budaya kerja yang lebih efektif lagi,” tegas Bima Arya usai meninjau ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi.

Efisiensi menjadi sorotan utama dalam tinjauan tersebut. Bima mengungkapkan, penghapusan sistem lembur di Pemkot Bekasi saja telah berhasil menghemat anggaran hingga Rp120 juta per bulan.

Angka penghematan ini diproyeksikan akan melonjak drastis seiring dengan menurunnya biaya operasional kantor seperti penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), air, dan listrik.

“Tadi kan di ruangan Pak Sekda juga beberapa lampunya dimatikan. Nah, sekarang kan (WFH) lebih masif lagi, nanti satu bulan dihitung penghematannya,” tambahnya.

Dalam kunjungannya, Bima yang juga mengecek langsung kedisiplinan pegawai secara acak. Ia mendapati bahwa ASN yang menjalani WFH tetap terpantau sedang bekerja dan wajib melaporkan output harian mereka melalui sistem e-kinerja.

Selain apresiasi terhadap sistem pelaporan digital, Kemendagri juga memuji inisiatif Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang mendorong para ASN untuk menggunakan transportasi publik atau bersepeda saat harus datang ke kantor, guna mendukung efisiensi energi secara menyeluruh.

Terkait wacana apakah sistem kerja dari rumah ini akan terus diterapkan ke depannya bagi instansi pemerintahan, Bima Arya menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi ketat setiap bulannya.

Penilaian akan difokuskan pada dua indikator utama: seberapa besar efisiensi anggaran yang diraih dan apakah ada penurunan kualitas pelayanan publik.

“Kan bagaimanapun juga pelayanan publik tidak boleh terganggu. Kalau itu tidak terganggu dan target-target selesai, bukan tidak mungkin kemudian akan dipermanenkan dan dilembagakan. Tapi kita lihat dulu evaluasinya,” pungkas Bima.