Fraksi PKS Soroti Tingkat Kriminalitas Tinggi di Kota Bekasi

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Kondisi keamanan di Kota Bekasi dinilai sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan data terbaru, wilayah penyangga Ibu Kota ini menduduki peringkat kesembilan sebagai daerah dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia, serta masuk dalam zona 10 besar paling rawan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Merespons kondisi darurat tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bekasi melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). PKS meminta agar ada penambahan anggaran khusus untuk sektor keamanan guna menekan angka kejahatan yang kian meresahkan warga.

Juru Bicara Fraksi PKS, Muhamad Kamil Syaikhu, mengungkapkan bahwa rentetan tindak kejahatan belakangan ini menjadi bukti nyata lemahnya sistem keamanan kota. Mulai dari kasus pencurian, perampokan di kawasan elite seperti di Perumahan Golden City, hingga maraknya peredaran obat keras tipe G, pinjaman online (pinjol) ilegal, dan tingginya angka LGBT.

“Ya, tidak bisa dipungkiri kondisi keamanan kita memang tidak terlalu baik. Kejadian kriminalitas sangat banyak. Yang kita garis bawahi bukan hanya pencurian, tapi semua aspek termasuk peredaran narkoba dan obat terlarang yang merusak generasi,” ungkap Muhamad Kamil, Rabu (22/04/26).

Lebih memprihatinkan lagi, evaluasi Fraksi PKS di lapangan menemukan fakta minimnya personel aparat yang bersiaga di tingkat kecamatan. Hal ini dinilai menjadi salah satu celah suburnya aksi kejahatan di lingkungan masyarakat.

“Kita mengusulkan penambahan anggaran keamanan karena ketika saya turun ke lapangan, pihak Polsek juga mengeluhkan kurangnya personel. Di Bekasi Utara saja, untuk pengamanan katanya hanya ada dua orang. Ini harus jadi perhatian,” tegasnya.

Melalui momentum LKPJ ini, PKS meminta agar Kepala Daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, melainkan turut menjadikan jaminan keamanan warga sebagai program prioritas. Pemerintah dituntut memiliki skema pencegahan (preventif), bukan sekadar turun tangan saat kejahatan sudah terjadi (reaktif).

“Pembangunan kota ini sudah bagus, tapi keamanannya perlu diperhatikan. Harapannya, evaluasi ini menjadi atensi serius dari Pak Wali Kota. Kita dorong langkah preventif, misalnya dengan memperbanyak pemasangan CCTV di titik rawan, atau kembali menggalakkan pengamanan berbasis warga seperti Siskamling secara optimal, bukan sebatas imbauan,” tutupnya.