Investasi Bekasi 2025 Diprediksi Meleset dari Target, Ini Alasannya

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Ambisi Pemerintah Kota Bekasi untuk memenuhi target investasi nasional pada tahun 2025 terganjal. Realisasi penanaman modal di Kota Patriot tercatat hanya mencapai Rp 11,57 triliun, atau setara 79 persen dari target nasional yang dipatok sebesar Rp 14,66 triliun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi mengungkap sejumlah faktor krusial yang menahan laju investasi daerah. Mulai dari mandeknya proyek strategis hingga fenomena bergugurannya usaha ritel besar menjadi sorotan utama.

Kepala DPMPTSP Kota Bekasi, Priadi Santoso mengakui bahwa iklim investasi sepanjang 2025 menghadapi tekanan berat. Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menunjukkan adanya perlambatan yang dipicu oleh faktor eksternal maupun internal.

“Capaian investasi masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya terhentinya beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN), maupun sistem pelaporan LKPM yang belum optimal,” ujar Priadi dalam keterangannya, Kamis (05/02/26).

Priadi membedah lebih dalam ‘penyakit’ yang menggerogoti iklim usaha di wilayahnya. Selain masalah proyek pusat, inflasi yang menekan daya beli masyarakat serta kenaikan upah minimum dinilai memberatkan biaya produksi. Hal ini diperparah dengan lemahnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kewajiban investasinya karena sanksi yang dinilai kurang tegas.

“Khususnya di Kota Bekasi, masih terdapat sejumlah permasalahan seperti belum tersusunnya peta potensi investasi, hingga penutupan sejumlah usaha ritel besar,” tambahnya.

Menyadari rapor merah tersebut, Pemkot Bekasi berupaya memutar otak agar tidak melulu bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Priadi menegaskan, pemerintah daerah kini lebih agresif dalam memberikan masukan terkait kendala perizinan berusaha dan hambatan yang merugikan daerah.

Sebagai langkah perbaikan di tahun 2026, DPMPTSP berkomitmen mempercepat penyusunan Peta Potensi Investasi yang selama ini absen. Strategi “jemput bola” sosialisasi LKPM dan pemanfaatan lahan tidur juga akan digenjot.

“Pemerintah daerah terus berinovasi dalam meningkatkan sektoral investasi. Peningkatan infrastruktur dan optimalisasi pemanfaatan lahan kosong terbengkalai juga menjadi prioritas,” pungkas Priadi.