BEKASISATU, KOTA BEKASI – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diawasi dengan sangat ketat. Pegawai maupun pejabat yang kedapatan membandel dengan memanfaatkan masa WFH untuk berlibur atau keluyuran dipastikan akan menerima sanksi tegas, mulai dari status pelanggaran berat hingga pemotongan tunjangan.
Ancaman hangusnya tunjangan pegawai ini merupakan penegasan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Ia menginstruksikan agar penegakan disiplin tetap berjalan optimal meskipun aparatur tidak berada di kantor.
“Sanksinya juga bisa diberikan dalam bentuk tidak dihitung absen, berarti tidak mendapatkan tunjangan. Jadi bagi yang hari Jumatnya malah jadi hari libur nasional, dampaknya adalah ada pengurangan tunjangan karena dia tidak absen dan juga ada catatan di kepegawaian,” tegas Bima Arya.
Ia secara khusus juga meminta jajaran pimpinan daerah untuk tidak ragu mengeksekusi hukuman bagi mereka yang melanggar. “Pak Wali, dititip juga harus ada punishment-nya. Jadi kalau ada yang tertangkap misalnya berkeliaran, atau kemudian tidak menunjukkan kinerja, nanti pasti ada sanksinya,” tambahnya.
Merespons instruksi tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, langsung menyoroti jajaran di bawahnya, khususnya para pemangku jabatan eselon II dan III. Ia menuntut pimpinan di tiap instansi untuk menjadi panutan bagi bawahannya selama masa penyesuaian ritme kerja ini.
“Terkait sanksi untuk pejabat eselon II dan III, saya ingin memberikan dampak keteladanan. Apabila mereka tidak melakukan WFH dan kemudian melaksanakan libur nasional itu masuk dalam pelanggaran berat,” ujar Tri saat memberikan keterangan di Pemkot Bekasi, Jumat (10/04/26).
Lebih lanjut, Tri menjelaskan bahwa pemantauan produktivitas harus tetap berjalan sesuai target sasaran. Saat ini, skema bekerja dari rumah diberlakukan kepada sebagian besar pegawai, namun ia menjamin pelayanan publik tidak akan terganggu.
“Sudah saya sampaikan pada saat saya kumpulkan secara khusus, karena mempunyai tugas dan memastikan seluruh jajarannya ada di rumah dan bekerja secara target sasaran yang telah ditetapkan. Mungkin sekitar 60 persen dari kekuatan kita (WFH). Kita punya 25 ribu aparatur. 40 persen sekian standby dan melayani kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sumber Berita:
Artikel ini disadur dari Bekasi Satu. Anda bisa membaca artikel selengkapnya melalui tautan di bawah ini:
Baca di Sumber Asli