Warga Protes Truk Sampah Bantar Gebang, Ini Respon Wali Kota Bekasi

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Insiden longsor maut di Zona 4 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang memicu rentetan krisis. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera merumuskan skenario baru pengelolaan sampah lintas daerah guna mencegah kelumpuhan lalu lintas dan konflik sosial di tengah warga Bekasi.

Urgensi pembenahan sistem ini dibahas langsung oleh kedua kepala daerah di Balai Kota Jakarta pada Rabu (11/3) lalu. Langkah cepat harus diambil mengingat Perjanjian Kerja Sama (PKS) TPST Bantargebang antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta akan segera kedaluwarsa pada 26 September 2026 mendatang.

“Pertemuan kemarin bersama Pak Gubernur DKI Jakarta membahas terkait dengan berbagai persoalan. Saya kira terutama, karena memang kita memandang bagaimana mensiasati kondisi TPA yang ada di Bantargebang,” ungkap Tri Adhianto saat ditemui di Stadion Patriot Chandrabhaga, Minggu (15/03/26).

Tri membeberkan, penutupan Zona 4 pasca-longsor pada Minggu (08/03/26) menciptakan efek domino yang parah. Terbatasnya area manuver membuat laju truk sampah milik DKI Jakarta terhambat karena harus dialihkan ke Zona 2 dan 3.Buntutnya, antrean armada sampah sempat mengular hingga sepanjang 8 kilometer.

“Karena memang kita sepakati bagaimana sampah DKI ini juga tidak kemudian bergerak secara bersama-sama. Tapi kemudian diatur.Sehingga tidak lagi terjadi hambatan adanya antrean sampai 8 kilometer, ini tentu membahayakan dari sisi keselamatan berlalu lintas,” tegasnya.

Selain ancaman keselamatan di jalan raya, warga Kota Bekasi juga menjadi korban pencemaran lingkungan. Tetesan air lindi yang berbau busuk hingga ceceran belatung dari truk yang melintas memicu kemarahan publik. Puncaknya, sejumlah warga yang geram sempat nekat menghadang dan memutar balik paksa truk-truk sampah DKI Jakarta tersebut.

Menyikapi gejolak sosial di lapangan, Tri memastikan Pemkot Bekasi telah melakukan intervensi cepat untuk meredakan situasi.

“Makanya setelah masyarakat bergejolak, pemerintah juga pada saat itu kita langsung melakukan upaya-upaya. Dan alhamdulillah kan hari ini relatif sudah tidak ada lagi antrean,” tutupnya.

Pemkot Bekasi kini menanti langkah taktis lanjutan dari Jakarta sebelum tenggat PKS berakhir.