Dapur Makan Gratis Wajib Bebas Kontaminasi, Ini Aturan Ketat BGN

BEKASISATU, KOTA BEKASI — Ketersediaan bahan pangan bermutu tak akan berarti jika proses pengolahannya abai terhadap kebersihan. Hal inilah yang kini menjadi fokus utama Badan Gizi Nasional (BGN) guna mencegah ancaman penyakit atau keracunan massal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

​Guna menutup celah kontaminasi pangan, BGN mewajibkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan fasilitas dapur untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Aturan ini menjadi garansi resmi bahwa makanan yang disajikan kepada masyarakat aman 100 persen dan memenuhi standar kesehatan.

​Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menegaskan bahwa kebersihan dapur dan kedisiplinan juru masak (penjamah makanan) adalah ujung tombak keberhasilan program gizi nasional. Ia menyadari hal ini tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi saja.

​”Pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak dapat berjalan baik tanpa adanya kerja sama dan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan teknis seperti ini menjadi sangat penting sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas SDM serta memperkuat sinergi,” tegas Suardi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) SLHS di Hotel Horison Ultima Bekasi, Sabtu (07/03/26).

​Ancaman Kontaminasi dari Dapur yang Semrawut

​Dalam praktiknya, Suardi mengingatkan bahwa risiko kontaminasi bisa berasal dari berbagai faktor sepele yang kerap diabaikan. Mulai dari kebersihan personal pekerja, penggunaan alat masak yang tidak higienis, hingga tata letak dapur yang mencampur bahan mentah dengan makanan siap saji.

​Oleh karena itu, dalam Bimtek tersebut, para pengelola dapur digembleng langsung oleh para pakar kesehatan dan keamanan pangan. Beberapa materi krusial yang ditekankan antara lain:

​Langkah percepatan penerbitan sertifikat SLHS ini diharapkan mampu mendongkrak profesionalisme para pengelola dapur. Dengan sistem pengawasan yang berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta tenaga kesehatan, BGN optimistis program pemerataan gizi ini akan tepat sasaran dan terbebas dari risiko kesehatan.